L
Memuat...
Peristiwa

Dugaan Skandal Kasun Karobelah, Antara Laporan Warga, Konflik Internal, Juga Tarik-Menarik Kepentingan Politik Desa

Jombang – tarnabakunews.com
Kasus dugaan perzinahan yang melibatkan perangkat desa (Kepala Dusun/Kasun) berinisial (SK) di Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, Jombang, kini berkembang menjadi konflik sosial terbuka yang melibatkan warga, keluarga, pemerintah desa, hingga aparat penegak hukum. Peristiwa ini tidak hanya memuat laporan pidana, tetapi juga memperlihatkan potensi konflik kepentingan, tekanan sosial, dan dugaan politisasi jabatan desa.

Kronologi Versi Pelapor adalah Peristiwa yang menjadi dasar laporan polisi pertama kali terungkap dari keterangan anak perempuan pelapor (MJ). Ia menyebut kejadian berlangsung pada Kamis pagi, sekitar pukul 09.30 WIB.

Saat itu, ia sedang menemani adiknya tidur di kamar tengah rumah. Menurut pengakuannya, ia mendengar suara mencurigakan dari kamar ibunya.

“Terdengar suara ‘kresek-kresek’. Saya curiga karena adik laki-laki saya belum pulang,” ujarnya.

Tak lama kemudian, adik laki-lakinya pulang dan diberitahu bahwa ada seseorang di kamar sang ibu. Upaya mendobrak pintu dilakukan namun gagal. Dari dalam kamar, ibu mereka disebut mengatakan sedang tidur.

Karena panik, ia berteriak meminta pertolongan dengan teriakan “maling”. Sesaat kemudian, seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai (SK) keluar dari kamar dan melarikan diri ke belakang rumah.

Peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Jombang pada 17 Desember 2025 dan hingga kini masih dalam tahap penyelidikan.

Pernyataan Keluarga Pelapor yaitu sang pelapor (MJ) mengaku kecurigaan terhadap hubungan terlarang dengan istrinya tersebut telah berlangsung lama.

“Kalau tidak salah sudah sekitar lima tahun. Sudah empat kali ketahuan, tapi yang ada bukti baru kali ini,” ujarnya.

Kepala Desa Karobelah, Sholahuddin, menjelaskan bahwa mediasi dilakukan menyusul aksi protes warga. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga menyampaikan dua opsi, Pertama (SK) mengundurkan diri secara terhormat berdasarkan surat pernyataan lama. Kedua Menempuh jalur hukum jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Namun, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. ” Yang bersangkutan justru menantang, ‘wis lapor-laporno’. Warga yang emosi akhirnya membawa persoalan ke Polsek,” ujar Sholahuddin.

Kasus sempat ditangani Polsek sebelum dilimpahkan ke Polres Jombang. Baik pelapor maupun terlapor telah memenuhi panggilan penyidik.

Dari sisi terlapor dan Keluarga. (SK) membantah tuduhan perselingkuhan. Ia menyebut peristiwa lima tahun lalu bukan zina, melainkan kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya terhadap (MJ) dan telah diselesaikan melalui restorative justice.

Istri (SK) menyatakan bahwa persoalan ini hanyalah kesalahpahaman yang berkembang menjadi konflik besar. “Ini bermula dari kesalahpahaman. Pelapor adalah saudara saya sendiri,” tuturnya.

Ia juga mengungkap dampak psikologis yang dialami keluarga, termasuk kondisi kesehatan suaminya yang sempat menjalani perawatan intensif di RS Sakinah Mojokerto akibat tekanan mental.

Saudara kedua pihak, berinisial (AG), menilai kasus ini tidak murni persoalan hukum, melainkan syarat kepentingan jabatan. Ia menyebut adanya tekanan agar (SK) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kasun, dengan dalih surat pernyataan lama yang menurutnya tidak pernah ada secara faktual.

“Kakak saya terlihat dipaksa mengakui kesalahan dan sanksinya hanya satu, mundur dari jabatan. Ini seperti skenario yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Analisis Investigatif & Data Pembanding

  1. Pola Umum Kasus Serupa di Desa

Berdasarkan dokumentasi sejumlah kasus konflik perangkat desa di Jawa Timur (2020–2025), pola yang sering muncul:

Konflik pribadi → laporan pidana

Mediasi desa → tekanan jabatan

Eskalasi publik → kriminalisasi sosial

Dalam banyak kasus, laporan hukum sering beririsan dengan kepentingan struktural jabatan desa.

  1. Dimensi Hukum

Dugaan perzinahan: ranah pidana (KUHP lama & KUHP baru) namun memerlukan pembuktian ketat

Konflik sosial : ranah sosiologis

Tekanan jabatan: ranah etik pemerintahan desa

Artinya, kasus ini tidak berdiri tunggal sebagai perkara hukum, tetapi merupakan irisan konflik hukum sosial – politik – lokal.

Catatan Redaksi

Redaksi menegaskan bahwa:

Semua pihak masih berstatus dugaan

Proses hukum berada sepenuhnya di tangan aparat penegak hukum

Media wajib menjaga asas praduga tak bersalah

Konflik ini menunjukkan pentingnya transparansi hukum dan netralitas pemerintahan desa

Redaksi juga mengingatkan publik untuk tidak membangun penghakiman berbasis narasi sepihak atau emosi massa, karena proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti, bukan tekanan sosial atau opini publik.

Laporan ini disusun secara berimbang berdasarkan keterangan para pihak, data lapangan, serta konfirmasi sumber resmi.

Reporter: Alvin
Editor : Riyadh Hasan Mahrez
Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan