
Jombang – tarnabakunews.com
Komitmen menghadirkan keadilan sosial melalui bantuan yang tepat sasaran terus diperkuat. Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi nasional dalam membangun sistem data kemiskinan yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan. Kegiatan bertajuk Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Kehadiran beliau disambut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait, serta Kepala BPS Kabupaten Jombang. Turut hadir para kepala desa dan lurah, operator data desa/kelurahan, serta pilar sosial se-Kabupaten Jombang seperti Pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA. Partisipasi berbagai unsur ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kebijakan sosial berjalan dengan basis data yang kuat dan terintegrasi.

Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Sejak 2025, data kemiskinan nasional disatukan dalam satu sistem yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam pemeringkatan desil 1 hingga 10 sebagai dasar intervensi program.
Menurutnya, keberhasilan DTSEN sangat ditentukan oleh kolaborasi dari tingkat pusat hingga akar rumput. Kepala daerah, pendamping sosial, hingga operator SIKS-NG di desa dan kelurahan memiliki peran sentral dalam menghadirkan data yang faktual dan akuntabel.

“Data kemiskinan itu dinamis. Kondisi pagi bisa berbeda dengan sore. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan terus-menerus, baik melalui jalur formal maupun partisipasi masyarakat,” tutur Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa seluruh elemen strategis mulai dari RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS daerah harus bergerak dalam satu koordinasi di bawah kepala daerah. Data dari desa akan diproses secara nasional dan diperbarui setiap tiga bulan sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Selain melalui Musyawarah Desa, partisipasi publik juga dibuka lewat kanal digital. Masyarakat dapat menyampaikan usulan atau sanggahan penerima bansos melalui Aplikasi Cek Bansos pada fitur Usul dan Sanggah, Command Center Kemensos 171, maupun WhatsApp Center Lapor Bansos 08877 171 171.
Berdasarkan evaluasi Kemensos sepanjang 2025, hampir dua juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. Data ini menegaskan urgensi pemutakhiran berkelanjutan agar kebijakan yang diambil benar-benar berkeadilan dan tepat sasaran.
Dalam agenda tersebut, Gus Ipul juga menyaksikan penampilan siswa Sekolah Rakyat serta berdialog dengan kepala sekolah dan siswa. Ia menyampaikan bahwa hingga Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, termasuk di Jombang, sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.
Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi DTSEN. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat peran operator data desa dan pilar sosial sebagai ujung tombak pendataan di lapangan.
“Dengan pemetaan desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkhidmah dan berkolaborasi dari tingkat RT/RW hingga kabupaten agar seluruh program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan membawa maslahat bagi masyarakat Jombang,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pilar sosial atas dedikasi dan kerja kerasnya. Ia berharap setiap ikhtiar yang dilakukan menjadi amal jariyah serta menghadirkan keberkahan bagi masyarakat luas.
Kabiro Jombang: Mif
Editor : Riyadh Hasan Mahrez
Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
