Jombang,tarnabakunews.com — 16 Juni 2025
Di tengah megahnya rumah-rumah permanen di Dusun Semanding, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, berdiri sebuah rumah reyot berdinding bambu yang nyaris roboh. Rumah itu milik Poniti (60), seorang nenek renta yang tinggal bersama dua anak laki-lakinya, menantu, dan dua cucu. Enam jiwa menggantungkan hidup dalam kondisi mengenaskan—tanpa penghasilan tetap, tanpa bantuan sosial, dan tanpa jaminan perlindungan dari negara.
Bocor, Lembap, dan Dingin—Kondisi yang Tidak Layak untuk Dihuni
Setiap hujan turun, air masuk dari atap rumah yang bocor dan membuat lantai tanah menjadi becek. Bagian atap hanya ditambal dengan plastik bekas, karung, dan seng berkarat. Dindingnya yang dari bambu tua penuh lubang dan lapuk. Rumah ini bahkan tidak memiliki sekat, hanya tirai robek yang memisahkan sudut tidur mereka. Ketika malam tiba, dingin menusuk tubuh mereka yang hanya berselimut kain tipis.
“Saya sering takut rumah ini roboh kalau angin besar datang,” tutur Poniti, lirih, seraya memandangi langit-langit rumahnya yang rapuh.
Terabaikan: Tidak Tersentuh PKH, BPNT, dan Program RTLH
Poniti dan keluarganya belum pernah sekalipun terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Padahal, dua anaknya hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan tetap. Kebutuhan sehari-hari dipenuhi sekadarnya—jika ada tetangga yang memberi pekerjaan harian.
Ironisnya, lokasi rumah Poniti hanya berjarak beberapa rumah dari kediaman seorang anggota DPRD Kabupaten Jombang dari partai besar. Namun hingga kini, belum ada aksi atau perhatian nyata dari yang bersangkutan.
“Saya cuma ingin rumah ini diperbaiki. Biar anak-anak saya bisa tidur tenang, tidak kehujanan,” kata Poniti dengan mata berkaca-kaca.
Pemerintah Desa Tak Berdaya, Warga Tak Peduli
Kepala Dusun Semanding, Mulyadi, membenarkan kondisi rumah dan kehidupan keluarga Poniti. Ia mengaku telah mencoba mengajak warga sekitar bergotong royong, namun belum mendapat sambutan.
“Kami sudah ajak warga gotong royong, tapi belum ada yang bersedia,” ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi media, anggota DPRD terkait mengaku belum pernah mendapatkan laporan dari pihak desa dan mengaku terkejut setelah melihat dokumentasi rumah Poniti.
SERUAN KEMANUSIAAN: Di Mana Tanggung Jawab Negara?
Kisah Poniti bukan sekadar potret kemiskinan ekstrem—ini adalah cermin lemahnya koordinasi dan kepekaan sosial di tingkat pemerintahan lokal. Bagaimana mungkin dalam satu wilayah yang sama, kemiskinan sedalam ini tidak terpantau, padahal wakil rakyat tinggal bersebelahan?
Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, harus segera melakukan:
- Asesmen Darurat atas kondisi keluarga Poniti.
- Prioritaskan Bantuan RTLH Tahun 2025 untuk rumah Poniti.
- Pendataan Ulang Keluarga Miskin yang belum tersentuh PKH, BPNT, dan
Kabiro jombang :Mif
Editor : Dewi Condro.
Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa.
Leave a Reply