HMNI Kepri Konsolidasi dengan Dinas DKP Bintan, Bahas Kesejahteraan Nelayan
BINTAN, Kepri- tarnabakunews.com.
Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar konsolidasi dan silaturahmi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan di Bintan serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ketua DPD HMNI Kepri, Ravi Azhar, memimpin langsung rombongan dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor DKP Bintan. Rombongan HMNI diterima langsung oleh Kepala Dinas DKP Bintan, M. Fachrinsyah, yang didampingi oleh Kabid Perikanan Budidaya Raesa Gilang Samudra, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Syarvidinalusto, serta Kasubbag Umum Wan Rita Azmiyati.
Salah satu isu utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah ketergantungan nelayan Bintan pada “cukong” atau penampung hasil tangkapan. Kondisi ini dinilai merugikan nelayan karena mereka tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih menguntungkan. Selain itu, ketiadaan pelabuhan penampungan dan pelelangan ikan yang dikelola pemerintah juga menjadi kendala bagi nelayan untuk mendapatkan harga yang lebih baik.
Ravi Azhar menjelaskan bahwa para nelayan selama ini memiliki penampung hasil tangkapan yang juga menjadi tempat mereka meminta bantuan saat tidak melaut. Namun, hal ini justru membuat mereka sulit berkembang dan rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan.
“Kami dari HMNI Kepri berupaya mencari solusi dengan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mensejahterakan nelayan. Kami ingin nelayan Bintan bisa mandiri dan mendapatkan penghasilan yang layak,” ujar Ravi.
Dalam pertemuan tersebut, HMNI Kepri dan Dinas DKP Bintan sepakat untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dalam berbagai program pemberdayaan nelayan. Salah satu fokus utama adalah memberikan akses pendidikan hingga jenjang S1 dan bantuan perumahan bagi anak-anak dan keluarga nelayan. Selain itu, HMNI juga akan mendorong nelayan untuk memanfaatkan program-program bantuan pemerintah yang tersedia.
Selain masalah penampungan dan pemasaran hasil tangkapan, pertemuan tersebut juga membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pengelolaan kelautan. HMNI berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Reporter: Sutrisman HS.
Editor Dewi Condro. Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa .
Leave a Reply