Diskusi Terbuka " Kasi Paham Gubernur": Forum Peduli Ibukota Kepri Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Gurindam 12 Tepi Laut

Diskusi Terbuka “Kasi Paham Gubernur”: Forum Peduli Ibukota Kepri Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Gurindam 12 Tepi Laut

Tanjungpinang, Kepulauan Riau, tarnabakunews.com – Forum Peduli Ibukota Kepri menggelar diskusi terbuka bertajuk “Kasi Paham Gubernur” pada Sabtu, 20 September 2025, di Tanjungpinang. Kegiatan ini bertujuan menampung aspirasi masyarakat terkait pengelolaan aset daerah, khususnya kawasan Gurindam 12 Tepi Laut. Acara dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk pedagang UMKM, tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil.

Edi Susanto, Ketua Organisasi CINDAI (Cerdik Pandai), bertindak sebagai mediator. Ia menegaskan bahwa diskusi ini merupakan wadah resmi bagi masyarakat Tanjungpinang untuk menyampaikan pandangan dan keprihatinan terkait rencana pengelolaan kawasan Gurindam 12 Tepi Laut.

Ajis, Ketua Asosiasi Pedagang Tepi Laut, menyampaikan keberatannya terhadap rencana pengambilalihan lokasi tersebut oleh pihak pengusaha. Ia khawatir pedagang UMKM akan tersingkir, sementara pengusaha berpotensi menyewakan kembali tempat itu dengan harga tinggi, sehingga menimbulkan polemik di kawasan tersebut.

Sementara itu, Asep, seorang tokoh masyarakat, menilai sangat disayangkan jika kawasan tepi laut tersebut dialihkan kepemilikannya. Menurutnya, Gurindam 12 Tepi Laut seharusnya tetap menjadi aset daerah yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Tanjungpinang.

Edi Susanto menambahkan, pelelangan kawasan Gurindam 12 Tepi Laut oleh Gubernur Kepulauan Riau dilakukan tanpa musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa jika kawasan ini dikelola pihak lain, masyarakat Kepri, khususnya Tanjungpinang, akan kehilangan ruang publik yang dibangun dengan anggaran APBD Provinsi Kepri yang menelan biaya ratusan miliar rupiah.

“Maka dari itu, kami sepakat menolak pelelangan ini,” ujar Edi Susanto.

Forum Peduli Ibukota Kepri berencana membawa isu ini ke DPRD Provinsi Kepri melalui surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apabila surat tersebut tidak ditanggapi, mereka akan menggalang gerakan massa sebagai bentuk protes.

Yusri Sabri, Ketua Organisasi Gerakan Tuntas Korupsi (GETUK) Kepri, turut hadir bersama sekitar 200 peserta dari berbagai elemen masyarakat, menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan Gurindam 12 Tepi Laut.

Beberapa pertanyaan yang muncul dalam diskusi antara lain:

Dasar Kebijakan – Apa dasar hukum dan pertimbangan utama yang melandasi keputusan privatisasi Fasum Gurindam 12 Tepi Laut? Bagaimana pemerintah provinsi memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas?
Dampak Sosial dan Ekonomi – Bagaimana pemerintah mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi privatisasi ini, terutama bagi pedagang kecil, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal? Apakah sudah ada kajian mendalam terkait potensi hilangnya mata pencaharian atau perubahan aksesibilitas publik?
Potensi Konflik Kepentingan – Bagaimana pemerintah memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam proses privatisasi? Apakah ada mekanisme independen yang mengawasi tender dan pemilihan investor agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama dan terhindar dari praktik KKN?

Diskusi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah provinsi dalam mengambil keputusan pengelolaan Gurindam 12 Tepi Laut. Masyarakat menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspirasi publik dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam pengelolaan aset daerah.

Reporter: Sutrisman HS.
Editor: Dewi Condro
Redaksi: tarnabakunews.com
Motto Redaksi: Santai, Santun, Supel, Simpel, Sembodo. Tetap dengan Sorot Mata, Berita Fakta, Bukan Rekayasa.