Menurut aktivis buruh DPP GAS JP Lutfi, tunjangan pimpinan DPRD yang mencapai Rp37.945.000 per bulan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.
JOMBANG ,tarnabakunews.com – Polemik tunjangan pimpinan DPRD Jombang kembali memantik sorotan publik. Tuntutan dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (DPP GAS JP) agar DPRD segera menurunkan tunjangan hingga batas waktu 25 September 2025, hingga kini belum juga mendapat kepastian. Sikap dewan dinilai ambigu, seolah-olah menghindari tanggung jawab politik di hadapan rakyat.
Menurut aktivis buruh DPP GAS JP Lutfi, tunjangan pimpinan DPRD yang mencapai Rp37.945.000 per bulan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Pasalnya, kondisi keuangan daerah tengah terhimpit oleh beban belanja rutin yang membengkak, sementara sektor pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan hingga program pengentasan kemiskinan masih jauh dari kata ideal.
“Sampai sekarang belum ada jawaban resmi secara surat hanya sebatas telpon, saya nilai pimpinan Dewan Ambigu,” kata Lutfi. Kamis (25/9).
Jika katanya, pimpinan dewan komitmen akan rakyat tinggal desak Bupati untuk merubah Perbup no 66 tahun 2024. Karena APBD kita dipakai lebih banyak untuk belanja birokrasi ketimbang kebutuhan rakyat, lalu apa artinya wakil rakyat di sana? Tunjangan itu jelas harus dievaluasi.
Kekecewaan publik makin terasa karena DPRD hingga kini belum menyampaikan sikap resmi. Padahal, sesuai fungsi pengawasan dan representasi, DPRD semestinya berani mengambil langkah politik yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kenyamanan internal lembaga.
Desakan agar tunjangan pimpinan DPRD diturunkan sejatinya bukan hanya soal angka, tetapi juga simbol moralitas. Aktivis menilai, langkah tersebut akan menjadi tolok ukur keseriusan DPRD dalam menegakkan prinsip keadilan, efisiensi anggaran, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Jika hingga tenggat 25 September tidak ada keputusan jelas, DPP GAS JP berencana menggelar aksi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat sipil. Situasi ini berpotensi memperlebar jarak antara wakil rakyat dan konstituennya, sekaligus menambah catatan miring kinerja DPRD Jombang.
” Sampai tanggal 25 September saat ini belum ada jawaban resmi, kami akan evaluasi jika sesuai rencana awal tanggal 29 September akan demo kegedung DPRD,” pungkasnya.
Kabiro Jombang :Mif
Editor: Dewi Condro
Redaksi: tarnabakunews.com.
Santai, Santun, Supel, Simpel, Sembodo – Tetap dengan Sorot Mata, Berita Fakta Bukan Rekayasa.
Leave a Reply