Jombang, tarnabakunews.com – Satuan Kerja Prasarana Strategis II Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M. Akhbar Ansyari, ST., MT., bersama tim, melakukan survei tindak lanjut terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang, Jumat pagi (11/4/2025).
Survei yang dilakukan di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dari berbagai aspek teknis dan administratif yang dibutuhkan dalam pembangunan SR. Dalam kesempatan tersebut, tim juga didampingi oleh sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jombang.
Turut hadir mendampingi survei antara lain:
- Kepala Dinas PUPR: Bayu Pancoro Adi, ST., MT.
- Kepala BPKAD: M. Nasrullah, SE., M.Si.
- Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman: Agung Hariadi, ST., MM.
- Kepala DPMPTSP sekaligus Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan: Dra. Wor Windari, M.Si.
- Kepala Dinas Sosial: Hari Purnomo, AP., ME.
Fokus Survei: Legalitas dan Kesesuaian Lahan
Akhbar Ansyari menjelaskan bahwa survei difokuskan pada verifikasi kondisi lahan, termasuk kepemilikan sertifikat oleh Pemda, kesesuaian lahan dengan tata ruang, serta memastikan lahan bukan bagian dari sawah berkelanjutan.
“Kesiapan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda. Kami melakukan survei untuk memastikan seluruh persyaratan teknis dan legalitas lahan telah terpenuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Jombang termasuk dalam tahap II pembangunan SR untuk tahun ajaran 2026/2027, yang merupakan bagian dari program nasional di 200 titik lokasi yang sedang dalam proses rekapitulasi.
“Kami berharap pembangunan fisik bisa dimulai pada 2025/2026 dengan efisiensi maksimal,” imbuhnya.
Tahapan Selanjutnya: Tender dan Perizinan
Setelah survei ini, tahapan akan berlanjut ke proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan tender fisik. Akhbar menegaskan bahwa segala bentuk perizinan, termasuk AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Pemkab Jombang menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut pembangunan ini, terutama dalam penyediaan lahan dan kesiapan perizinan,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Jombang nantinya dirancang sebagai boarding school (sekolah berasrama), dengan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional berasal dari anggaran pemerintah pusat.
Misi Sekolah Rakyat: Akses Pendidikan & Pengentasan Kemiskinan
Program SR ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta memutus rantai kemiskinan di wilayah Jombang dan sekitarnya.
Sebelumnya, Dr. Robben Rico, A.Md., LLAJ., SH., ST., M.Si. bersama Sekretaris Jenderal Kemensos RI dan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Supomo, telah melakukan survei awal di lokasi Denanyar serta di SKB Mojoagung yang direncanakan menjadi lokasi sementara kegiatan belajar-mengajar SR untuk tahun ajaran 2025/2026 sambil menunggu proses pembangunan selesai.
(F.A/Alvin – tarnabakunews.com)
Leave a Reply