
Surabaya – tarnabakunews.com
Kemelut terbuka di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah berlangsung hampir enam bulan dinilai harus segera dituntaskan. Konflik internal tersebut mencuat sejak Agustus 2025 dan terus berkembang hingga menimbulkan dampak serius terhadap soliditas organisasi.
Kemelut bermula dari peningkatan proses hukum dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023–2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan berdasarkan Sprin.Dik/61 KPK RI tertanggal 8 Agustus 2025. Dalam proses tersebut, dua petinggi PBNU ditetapkan sebagai pihak terperiksa dan dikenakan pencegahan ke luar negeri. Seiring waktu, sejumlah petinggi PBNU lainnya turut diperiksa untuk dimintai keterangan.
Di internal organisasi, dinamika semakin memanas setelah Rais Aam PBNU menerbitkan instruksi penghentian AKN-NU pada 25 Agustus 2025. Kebijakan tersebut diambil menyusul kontroversi kehadiran Peter Berkowitz yang berkembang menjadi isu nasional dan memicu pendalaman dugaan infiltrasi zionisme melalui PBNU.
Konflik dari dua persoalan tersebut terus membesar dan meluas. Pada 20 November 2025, melalui Rapat Harian Syuriyah PBNU, diputuskan agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri atau diberhentikan atas persoalan infiltrasi zionisme dan tata kelola keuangan PBNU. Keputusan tersebut berujung pada pemberhentian Ketua Umum dan penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU melalui Rapat Pleno PBNU pada 10 Desember 2025. Namun demikian, kemelut PBNU tidak mereda.
Berbagai ikhtiar kultural dan struktural telah dilakukan melalui forum-forum di Ploso, Tebuireng, Lirboyo I dan II. Skema ishlah menuju Muktamar secepatnya dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat inkonsistensi dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, KPK RI melalui Keputusan Pimpinan Nomor 88 Tahun 2026 tertanggal 8 Januari 2026 telah menetapkan dua petinggi PBNU sebagai tersangka kasus korupsi kuota tambahan haji 2023–2024.
Menyikapi dinamika tersebut, Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU yang terdiri dari kiai dan ulama pesantren, pengurus NU, dzurriyah muassis NU, serta para penggerak jam’iyyah, menyampaikan sikap dan pandangan resmi melalui juru bicaranya, Ahmad Samsul Rijal.
Presidium menyatakan dukungan penuh kepada KPK RI untuk segera melakukan penahanan terhadap dua petinggi PBNU yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut mereka, penetapan tersangka tanpa disertai penahanan justru memicu polemik hukum di lingkungan NU, memperlebar fragmentasi sosial-kultural, serta menimbulkan prasangka negatif terhadap kinerja KPK RI.
Presidium juga meminta KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama RI tanpa tebang pilih, baik berdasarkan afiliasi keormasan, politik, maupun status jabatan. KPK diharapkan tetap independen dan tidak gentar terhadap intervensi dari pihak mana pun.
Selain itu, Presidium mendesak PBNU agar segera memberhentikan petinggi PBNU yang telah ditetapkan sebagai tersangka dari jabatannya. Menjaga marwah jam’iyyah dinilai harus didahulukan daripada sekadar perlindungan hak pribadi tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah. PBNU juga diminta mempertimbangkan penonaktifan saksi-saksi dari jabatan struktural demi menjaga kehormatan organisasi dan menegaskan sikap anti-korupsi.
Presidium PO & MLB NU juga secara tegas meminta dan mendesak PBNU untuk segera menyelenggarakan Muktamar NU dalam waktu tiga bulan ke depan guna menyelesaikan kemelut kepemimpinan yang berkepanjangan. Proses tersebut diharapkan diawali dengan Konferensi Besar PBNU dan Musyawarah Nasional Alim Ulama sebelum bulan Ramadhan.
Langkah percepatan Muktamar dinilai sebagai cermin konsistensi pimpinan PBNU terhadap mekanisme jam’iyyah dan tanggung jawab moral atas skema ishlah yang telah diupayakan oleh para sesepuh, masyayikh NU, serta kiai dan ulama pesantren.
Presidium menegaskan bahwa segala bentuk inkonsistensi terhadap kesepakatan kebaikan dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan bersama merupakan sikap yang merusak marwah jam’iyyah dan mencerminkan lemahnya etika, moral, serta adab kepemimpinan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan di Surabaya pada 29 Januari 2026 oleh Juru Bicara Presidium PO & MLB NU, Ahmad Samsul Rijal, yang juga pernah menjabat sebagai Katib Syuriyah PCNU Jombang (2017–2022), Korbid Pengkaderan PWNU Jawa Timur (2018–2023), serta Sekretaris Forsikap (Forum Silaturrohim Kiai dan Pesantren).
Kabiro Jombang: Mif
Editor : Riyadh Hasan Mahrez
Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
