JOMBANG – Tarnabakunews.com Pembangunan tembok irigasi di kawasan Daerah Irigasi (DI) Tawangsari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, menuai keluhan dari kalangan petani. Proyek yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tersebut diduga berdampak terhadap kelancaran distribusi air irigasi ke lahan pertanian di Desa Mojowangi dan Desa Mojojejer.
Persoalan yang menjadi perhatian petani adalah keterlambatan aliran air yang dinilai mengganggu sistem pembagian irigasi berdasarkan jadwal giliran. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai koordinasi antara pelaksana proyek, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
Keluhan tersebut disampaikan Puji Setyo Tuhu, pengurus HIPPA sekaligus petani yang turut bertugas mengawal distribusi dan pembagian air irigasi di wilayah setempat, Selasa (17/11/2026).
Menurut Puji, pelaksanaan proyek tersebut dinilai belum melibatkan koordinasi yang memadai dengan pihak-pihak yang selama ini bertanggung jawab terhadap pengaturan distribusi air pertanian.
“Proyek ini dikerjakan tanpa koordinasi dengan Dinas Pengairan dan HIPPA. Dampaknya sangat dirasakan petani,” ungkap Puji.
Distribusi Air Terlambat hingga 10 Jam Lebih
Puji menjelaskan, salah satu dampak yang dirasakan petani terjadi pada sistem giliran distribusi air di Dusun Mojodukuh, Desa Mojowangi.
Dalam kondisi normal, petani di wilayah tersebut mendapatkan giliran aliran air selama 24 jam atau satu hari penuh sesuai jadwal pembagian yang telah berjalan.
Namun, sejak pekerjaan pembangunan tembok irigasi berlangsung, kedatangan air mengalami keterlambatan cukup signifikan.
Air yang berdasarkan jadwal seharusnya tiba sekitar pukul 06.00 WIB, menurut Puji, baru mengalir ke wilayah Dusun Mojodukuh sekitar pukul 16.30 WIB. Dengan demikian, terdapat keterlambatan sekitar 10 jam 30 menit dari jadwal normal.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas pertanian, terutama bagi petani yang sangat bergantung pada ketepatan jadwal distribusi air untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah.
Puji menilai persoalan distribusi air tidak bisa dianggap sepele. Sebab, pengaturan irigasi berkaitan langsung dengan kepentingan banyak petani yang memiliki jadwal dan kebutuhan pengairan berbeda.
Keterlambatan distribusi air berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan gesekan antarpetani maupun petugas yang bertanggung jawab mengawal pembagian air di lapangan.
Sudah Disampaikan kepada Dinas PUPR
Puji mengaku telah berupaya menyampaikan keluhan tersebut kepada Dinas PUPR melalui komunikasi WhatsApp kepada Kepala Dinas PUPR, Bustomi.
Menurut keterangannya, respons yang diterima berupa permintaan maaf atas persoalan yang disampaikan.
Komunikasi serupa juga dilakukan kepada Kepala Bidang, Sulton. Namun, berdasarkan penjelasan Puji, pihaknya mendapatkan jawaban bahwa mereka masih menunggu undangan.
Menanggapi komunikasi tersebut, Puji mempertanyakan mekanisme koordinasi antara BBWS Brantas dengan instansi teknis di tingkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan proyek yang berpotensi memengaruhi sistem pengairan pertanian.
“Berarti selama ini kalau ada proyek BBWS, Dinas PUPR wilayah tidak pernah diajak koordinasi,” tuturnya.
Meski demikian, persoalan mengenai ada atau tidaknya koordinasi antarlembaga tersebut masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada Dinas PUPR maupun BBWS Brantas agar diperoleh penjelasan yang utuh.
Petani Minta Koordinasi dan Solusi Nyata
Sebagai pihak yang turut mengawal distribusi air irigasi, Puji berharap seluruh pemangku kepentingan, baik BBWS Brantas, Dinas PUPR, pelaksana proyek, maupun HIPPA, dapat duduk bersama mencari solusi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengairan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani, tanpa mengabaikan kelancaran distribusi air yang menjadi kebutuhan utama sektor pertanian.
Ia meminta agar pelaksanaan pekerjaan memperhatikan kondisi saluran irigasi, jadwal pembagian air, serta kebutuhan petani di wilayah terdampak.
Puji juga menyampaikan bahwa petani tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa penyelesaian.
“Bilamana tetap mengganggu, saya bersama teman-teman petani akan turun ke lokasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk penyampaian keberatan sekaligus desakan agar pihak terkait segera memberikan perhatian terhadap persoalan yang dirasakan petani.
BBWS Brantas Diminta Berikan Klarifikasi
Persoalan ini menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur irigasi seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat pengguna air, terutama petani yang menggantungkan keberlangsungan kegiatan pertaniannya pada sistem pengairan.
Karena itu, diperlukan penjelasan dari BBWS Brantas mengenai metode pelaksanaan pekerjaan, pengaturan aliran air selama pembangunan, mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah, serta langkah penanganan terhadap keluhan petani.
Redaksi juga memandang penting adanya klarifikasi dari Dinas PUPR Kabupaten Jombang dan pihak pelaksana proyek untuk menjelaskan sejauh mana koordinasi telah dilakukan serta langkah konkret yang akan ditempuh guna mengatasi keterlambatan distribusi air.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari BBWS Brantas maupun pelaksana proyek mengenai keluhan tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan independensi pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Jurnalis: [Kenzo]
