PEMERINTAH TETAPKAN PEMBATASAN PEKERJAAN OUTSOURCING HANYA PADA 6 SEKTOR MELALUI PERMENAKER NOMOR 7 TAHUN 2026
Jakarta, tarnabakunews.com, 3 Mei 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Aturan ini diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Kamis, 30 April 2026 dan mulai berlaku pada hari yang sama, tepat sehari jelang peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026.
Regulasi ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan melalui skema alih daya atau outsourcing. Tujuan utama penerbitan aturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha di Indonesia.
DAFTAR 6 SEKTOR PEKERJAAN YANG DIIZINKAN MENGGUNAKAN OUTSOURCING
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, perusahaan hanya boleh menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga (outsourcing) untuk jenis pekerjaan berikut:
1. Layanan kebersihan
2. Penyediaan makanan dan minuman
3. Pengamanan
4. Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh
5. Layanan penunjang operasional
6. Pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan
KETENTUAN PENTING LAINNYA
Selain pembatasan sektor, aturan ini juga mengatur hal-hal berikut:
- Wajib adanya perjanjian tertulis antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alih daya, yang memuat minimal jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.
- Perusahaan alih daya wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja.
- Terdapat sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.
PERNYATAAN RESMI MENTERI KETENAGAKERJAAN
Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia:
“Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja. Kebijakan ini tidak hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menjawab harapan para buruh akan kepastian hukum dan kesejahteraan.
Kami ingin menegaskan bahwa pembatasan ini tidak bertujuan untuk menghambat usaha, melainkan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan. Dengan aturan yang jelas, baik pekerja maupun pelaku usaha dapat berjalan beriringan untuk memajukan industri dan kesejahteraan bangsa.”
Dikeluarkan oleh:
Biro Humas dan Komunikasi Publik
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Penulis: mR. Chud
Editor: Chalid
Redaksi: tarnabakunews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
