L
Memuat...
Kefamenanu

Babak Akhir Kasus Kematian Dr, Icha: BK DPRD TTU Rampungkan Pemeriksaan Sanksi 3 Anggota Dewan Segera Diumumkan

Babak Akhir Kasus Kematian dr. Icha: BK DPRD TTU Rampungkan Pemeriksaan, Sanksi 3 Anggota Dewan Segera Diumumkan

KEFAMENANU, tarnabakunews.com — Proses penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang menyeret tiga nama anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terkait kasus kematian dr. Elzia Prinsila Utami Pakaenoni (dr. Icha) kini memasuki babak final. Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU memastikan seluruh tahapan pengumpulan keterangan dan pemeriksaan telah dirampungkan.

Ketua DPRD TTU, Kristo Efi, mengonfirmasi bahwa tugas BK telah selesai dan prosesnya kini bergeser ke tingkat pimpinan dewan untuk penentuan sanksi.

“BK sudah selesaikan tahapan-tahapan. Hasilnya akan dibawa dalam rapat pimpinan dan kita putuskan jenis sanksi yang diberikan kepada para terduga,” tegas Kristo Efi usai menjalani pemeriksaan terkait kasus yang sama di Polda NTT, Kamis (16/7/2026).

Keputusan Diumumkan Melalui Rapat Paripurna

Publik dan pihak keluarga yang menanti keadilan kini menyoroti agenda DPRD selanjutnya. Kristo memastikan bahwa hasil dari BK akan diserahkan ke pimpinan pada pekan ini, untuk kemudian diumumkan secara resmi dan transparan kepada publik.

Langkah penetapan sanksi akan melalui dua fase krusial:

  1. Rapat Pimpinan: Membahas secara mendalam hasil temuan dan rekomendasi sanksi dari BK DPRD.
  2. Rapat Paripurna: Mengesahkan dan mengumumkan sanksi final bagi ketiga anggota DPRD TTU secara terbuka.

“Minggu depan sudah ada hasilnya dari BK dan diberikan ke pimpinan. Kami segera menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan hasilnya,” tambah Kristo.

Keluarga Kawal Ketat: Tuntut Transparansi dan Jalur Pidana

Di tengah proses perumusan sanksi etik di gedung dewan, pihak keluarga almarhumah dr. Icha terus mengawal jalannya kasus ini. Melalui kuasa hukumnya, Arif Rachman, keluarga mendesak agar BK DPRD TTU menjalankan tugasnya secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel.

Sebelumnya, dinamika pemeriksaan di BK sempat diwarnai kekecewaan. Ayah almarhumah dr. Icha melayangkan protes keras karena tidak diizinkan didampingi oleh kuasa hukumnya saat memenuhi panggilan pemeriksaan di BK DPRD TTU.

Kekecewaan ini tidak menyurutkan langkah keluarga untuk mencari keadilan. Selain menempuh jalur etik di institusi legislatif, keluarga secara resmi telah membawa dugaan intimidasi ini ke ranah hukum pidana.

Fakta-Fakta Penanganan Kasus dr. Icha

Penanganan kasus kematian dr. Icha saat ini berjalan secara paralel (joint investigation) melalui dua jalur yang berbeda, yakni penegakan etik dan hukum pidana.

Pada jalur sidang etik, Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU berfokus pada penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik, perilaku, serta penyalahgunaan wewenang oleh ketiga anggota dewan. Jika terbukti bersalah, para terlapor dapat dijatuhi sanksi administratif, mulai dari sanksi teguran, pencopotan dari alat kelengkapan dewan, hingga sanksi terberat berupa Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sementara itu, pada jalur hukum pidana, penanganan kasus diambil alih oleh Polda NTT yang berfokus mendalami dugaan tindak pidana intimidasi. Tindakan tersebut diduga kuat menjadi pemicu tekanan psikis yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Dalam ranah pidana ini, ketiga anggota DPRD TTU tersebut terancam hukuman berat dengan pidana maksimal hingga 7 tahun penjara.

Sebagai bentuk keseriusan, pihak kepolisian di Polda NTT bahkan telah menggandeng ahli pidana dan psikologi forensik untuk mengusut tuntas unsur intimidasi tersebut. Masyarakat TTU kini menanti ketegasan dari Pimpinan DPRD sekaligus hasil penyelidikan kepolisian agar keadilan bagi dr. Icha dapat ditegakkan.

Penulis: Benyamin Banoe
Editor: Dewi Condro
Redaksi: tarnabakunews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan