Komunitas Raja Tupai Audiensi ke DPRD Natuna, 5 Poin Dugaan Kejanggalan Kunjungan Bupati ke China Dibahas di Bamus 19 Agustus
NATUNA – Kepulauan Riau, TarnabakuNews.com — Langkah masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan terus berjalan. Pengurus Komunitas Raja Tupai, yang merupakan singkatan dari Rakyat Jelata Tuntut Aspirasi, melakukan audiensi resmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Rusdi, pada Jumat, 14 Agustus 2026, di Kantor DPRD Natuna. Pertemuan ini menjadi langkah awal penindaklanjuti dugaan kejanggalan yang menjadi sorotan masyarakat belakangan ini.
Audiensi tersebut turut dihadiri dan mendampingi Ketua DPRD oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Natuna, Edy Prayoto. Suasana pertemuan berlangsung dengan tertib, penuh kekeluargaan, dan saling menghargai, mencerminkan hubungan yang harmonis antara perwakilan masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat di daerah.
Pertemuan ini dilakukan khusus untuk menindaklanjuti surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diajukan oleh Komunitas Raja Tupai. Rapat tersebut diminta guna membahas secara mendalam mengenai kunjungan kerja Bupati Natuna ke Tiongkok yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2026 lalu, yang menimbulkan berbagai pertanyaan dan sorotan di kalangan masyarakat.

Dalam penyampaiannya kepada Ketua DPRD, Komunitas Raja Tupai memaparkan lima poin utama dugaan kejanggalan yang menjadi dasar kuat permohonan RDP tersebut. Poin pertama menyangkut prosedur perizinan, di mana diduga tidak terdapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Poin kedua berkaitan dengan agenda kunjungan itu sendiri, yang di dalamnya terdapat pembahasan rancangan Nota Kesepahaman atau MoU serta urusan tambang silika. Hal ini dinilai bukan merupakan kewenangan langsung pemerintah daerah, sehingga perlu penjelasan yang gamblang dan terbuka kepada publik.
Poin ketiga menyoroti aspek transparansi anggaran, terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang rincian serta kejelasannya belum dapat dipahami oleh masyarakat luas. Poin keempat menyentuh potensi kerugian negara, yakni dampak yang mungkin timbul dari kunjungan tersebut terhadap kondisi keuangan maupun aset milik daerah.
Sementara itu, poin kelima menyangkut hal yang sangat mendasar, yaitu kedaulatan negara. Mengingat wilayah Natuna merupakan kawasan perbatasan negara yang strategis, agenda kunjungan dinilai seharusnya melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut setempat.

Menanggapi kelima poin yang disampaikan secara rinci tersebut, Ketua DPRD Rusdi yang didampingi Sekwan Edy Prayoto memberikan tanggapan yang positif dan merespon aspirasi masyarakat dengan baik. Beliau menyatakan bahwa permohonan Rapat Dengar Pendapat tersebut akan segera dimasukkan ke dalam agenda pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Natuna pada tanggal 19 Agustus 2026 mendatang.
“Alhamdulillah, Pak Ketua DPRD Rusdi dan Pak Sekwan Edy Prayoto merespon baik. Kelima poin yang kami sampaikan akan dibahas dan diputuskan jadwal RDP-nya dalam rapat Bamus pada tanggal 19 Agustus 2026,” ujar perwakilan Komunitas Raja Tupai dengan penuh harap usai melaksanakan audiensi.
Komunitas Raja Tupai berharap agar dalam Rapat Dengar Pendapat yang nantinya diselenggarakan, Bupati Natuna dapat hadir secara langsung. Kehadiran Bupati diharapkan dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait seluruh hal-hal yang menjadi sorotan dan pertanyaan dalam lima poin tersebut.
Reporter: Anoven
Editor: Dewi Condro.
Redaksi: TarnabakuNews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa .
