L
Memuat...
Jakarta

F-SPPI: Jangan Bangun Industri Film di Atas Ketidakpastian Hukum Pekerja

FSPPI: Jangan Bangun Industri Film di Atas Ketidakpastian Hukum Pekerja

JAKARTA, TarnabakuNews.com — Di tengah perkembangan industri film nasional yang terus bergerak, persoalan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja perfilman masih menjadi pekerjaan rumah. Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) mendorong pemerintah menghadirkan regulasi yang mampu menyatukan berbagai kepentingan agar perlindungan pekerja tidak berjalan secara terfragmentasi.

Hal tersebut disampaikan FSPPI dalam audiensi dengan Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI, Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP. Delegasi FSPPI dipimpin Ketua Umum Dr. Rizal Djibran, didampingi Zulfikar, Ivan Wijaya, Rosita S., Awing Lee, dan Devri Dahler.

Audiensi tersebut diarahkan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, M.Tr.A.P., serta mendapat sambutan positif dari Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesha, S.I.Kom.

FSPPI menilai persoalan ketenagakerjaan harus ditempatkan sebagai bagian inti dalam pembangunan industri perfilman. Kepastian hubungan kerja, pembayaran upah atau honorarium, pengaturan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial merupakan unsur penting yang menentukan kualitas dan keberlanjutan industri.

Upaya tersebut sekaligus melanjutkan dialog FSPPI dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Dr. Afriansyah Noor, M.Si., yang berlangsung pada 18 Agustus 2026.

Dalam berbagai forum tersebut, FSPPI menekankan bahwa pertumbuhan industri film tidak cukup hanya diukur dari jumlah produksi, investasi, maupun karya yang berhasil ditayangkan. Kemajuan industri juga harus tercermin dari sejauh mana negara memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang berada di balik proses kreatif tersebut.

«“Film bukan hanya karya yang kemudian tampil di layar. Di belakangnya ada ribuan pekerja dengan keahlian, tenaga dan waktu yang mereka curahkan. Karena itu, mereka juga harus mendapatkan kepastian hukum,” ujar Rizal Djibran.»

Pola Kerja Fleksibel Tetap Harus Mendapat Perlindungan

FSPPI menyadari karakter pekerjaan perfilman berbeda dengan sektor industri konvensional. Banyak pekerja menjalankan profesinya melalui kontrak, sistem freelance, maupun keterikatan kerja berdasarkan proyek tertentu.

Namun, menurut FSPPI, fleksibilitas pola kerja tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum yang memberikan perlindungan secara jelas. Model kerja yang dinamis tidak boleh menyebabkan hak pekerja menjadi tidak pasti.

Karena itu, dibutuhkan aturan yang mampu menyesuaikan karakter industri kreatif sekaligus memperjelas posisi, hak, dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja.

Melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perfilman/Lembaga Riset FSPPI, telah dilakukan kajian akademik terhadap persoalan hubungan industrial di sektor perfilman. Kajian tersebut menemukan 16 persoalan dan celah hukum yang tersebar dalam berbagai tahapan ekosistem perfilman.

Temuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari status hubungan kerja dan kontrak, sistem pembayaran upah atau honorarium, jam kerja dan waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, penyelesaian perselisihan, hingga perlindungan pekerja sepanjang rantai produksi dan distribusi.

Regulasi Perfilman Harus Menembus Batas Sektoral

FSPPI menilai karakter industri perfilman yang kompleks membuat kebijakannya tidak dapat dibangun hanya oleh satu sektor.

Ekosistem film memiliki keterkaitan erat dengan kebudayaan, ketenagakerjaan, ekonomi kreatif, pendidikan, teknologi, serta perkembangan ekonomi digital.

Atas dasar itu, FSPPI mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian agar kebijakan yang diterbitkan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak menimbulkan kekosongan perlindungan bagi pekerja.

Kementerian Kebudayaan berperan dalam tata kelola perfilman dan kebudayaan, sementara Kementerian Ketenagakerjaan memiliki kewenangan dalam aspek hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Kementerian Ekonomi Kreatif berkaitan dengan pengembangan industri serta bisnis kreatif.

Sementara itu, sektor pendidikan berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia, riset, dan inovasi. Adapun Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki posisi penting dalam perkembangan teknologi, distribusi karya melalui kanal digital, serta pertumbuhan platform.

«“Yang kami dorong bukan aturan yang membebani industri. Kami justru ingin membangun sistem yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak—pekerja, rumah produksi, investor maupun pemerintah,” kata Rizal.»

Bagi FSPPI, kepastian hukum justru dapat menjadi fondasi pertumbuhan industri, bukan penghambat. Regulasi yang tegas dan jelas dinilai mampu menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat, menekan potensi sengketa, serta memperkuat keberlanjutan ekosistem perfilman nasional.

Pekerja Adalah Kekuatan Utama Perfilman

Rangkaian audiensi dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari agenda FSPPI untuk mendorong perubahan pendekatan dalam kebijakan perfilman Indonesia.

FSPPI menilai pembahasan mengenai masa depan perfilman tidak boleh hanya berfokus pada produksi karya, investasi, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Di balik seluruh indikator tersebut terdapat unsur yang menjadi penggeraknya, yakni pekerja perfilman.

Sebelum sebuah film sampai ke layar, ada manusia yang bekerja sejak tahap persiapan, produksi hingga distribusi. Mereka mencurahkan keterampilan, waktu, tenaga, dan kreativitas untuk memastikan sebuah karya dapat diwujudkan.

Karena itu, pekerja tidak boleh sekadar dipandang sebagai pelengkap dalam ekosistem industri.

Mereka adalah kekuatan yang menghidupkan perfilman Indonesia. Sebagai pekerja, mereka berhak memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang jelas.

Penulis: DW. Landjari
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com

Santai, Santun, Supel, Simpel, Sembodo — Tetap dengan Sorot Mata Berita, Fakta Bukan Rekayasa.

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan