MULAI NOVEMBER 2026 — Wali Kota Surabaya Larang SD dan SMP Negeri Tarik Iuran dalam Bentuk Apa Pun kepada Orang Tua Siswa
SURABAYA, TarnabakuNews.com — Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T., secara resmi melarang seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Surabaya menarik iuran atau pungutan dalam bentuk apa pun kepada orang tua siswa. Kebijakan tegas ini mulai berlaku per 1 November 2026.
Larangan ini mencakup berbagai jenis pungutan, mulai dari pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS), buku pelajaran, seragam, biaya pemeliharaan fasilitas sekolah, hingga pungutan lain yang selama ini kerap dibebankan kepada wali murid.
Dalam pernyataan resminya yang disampaikan Selasa (20/10/2026), Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa sekolah negeri merupakan fasilitas milik pemerintah, sehingga seluruh kebutuhan operasional dan sarana belajar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya.
PERNYATAAN RESMI WALI KOTA SURABAYA:
“Saya pastikan kalau di SD-SMP Negeri harusnya tidak ada iuran apa pun karena ini milik pemerintah, makanya pemerintah harus bisa memenuhi itu semua. Saya tidak ingin lagi di sekolah negeri ada tarikan apa pun, bulan November sudah tidak boleh ada tarikan sama sekali.”
“Jangan ada iuran yang membebankan orang tua, mau itu baju, buku, atau pemeliharaan sarana di SD dan SMP negeri.”
— Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T., Wali Kota Surabaya
KEBIJAKAN TERKAIT:
- DILARANG: Menarik iuran LKS, buku, seragam, pemeliharaan sekolah, maupun pungutan lain dalam bentuk apa pun
- DILAKUKAN: Guru diminta menyusun sendiri bahan ajar dan latihan soal bagi siswa, bukan lagi mewajibkan pembelian buku atau LKS tertentu
- Anggaran kebutuhan sekolah negeri akan dipenuhi melalui APBD Kota Surabaya
- Orang tua tetap boleh membeli buku tambahan secara sukarela atas inisiatif sendiri, namun tidak boleh diwajibkan oleh sekolah
Penulis: Sholich
Editor: Chalid
Redaksi: TarnabakuNewe.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
