L
Memuat...
Batam

APBD Batam Untuk Fasilitas Intansi Vertikal Disoroti: Paket Rp5.9 Miliar di Polresta Barelang Jadi Perhatian

APBD Batam untuk Fasilitas Instansi Vertikal Disorot, Paket Rp5,9 Miliar di Polresta Barelang Jadi Perhatian

BATAM, TarnabakuNews.com — Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan fasilitas sejumlah instansi vertikal menjadi sorotan publik.

Sorotan tersebut muncul karena terdapat sejumlah paket pekerjaan pembangunan fasilitas instansi vertikal dengan nilai HPS mencapai miliaran hingga belasan miliar rupiah. Kondisi itu dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dasar penganggaran, sumber pembiayaan, hingga status aset hasil pembangunan.

Berdasarkan data pengadaan yang ditelusuri, sejumlah paket tersebut antara lain pembangunan perumahan Kodim dengan HPS sekitar Rp1,7 miliar; pembangunan pos jaga, penataan ruang kerja dan Lanud, ruang lobby Mako serta ruang meeting Pangkalan TNI AU sekitar Rp924 juta; revitalisasi pagar Kejaksaan Negeri Batam sekitar Rp999 juta; pembangunan ruang olahraga Koderal 4 dan pembangunan bronjong tanah lapang sekitar Rp13 miliar; pembangunan Gedung Lalu Lintas dan Penyimpanan Barang Bukti Polresta Barelang sekitar Rp5,9 miliar; serta pembangunan Jalan Markas Yonif 10 Marinir sekitar Rp1,3 miliar.

Nilai tersebut belum memperhitungkan seluruh kemungkinan biaya jasa konsultansi perencanaan maupun pengawasan.

KPK PERNAH MENYOROT RISIKO HIBAH KE INSTANSI VERTIKAL

Sorotan terhadap penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas instansi vertikal juga relevan dengan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengelolaan belanja hibah daerah.

Dalam kajian tersebut, KPK mencatat adanya pemberian hibah kepada instansi vertikal yang digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan, antara lain rumah dinas, kendaraan dinas, pagar, halaman, taman dan meubelair.

KPK mencatat nilai hibah kepada instansi vertikal untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut sekurang-kurangnya mencapai Rp337,30 miliar pada 2023 dan Rp445,93 miliar pada 2024. KPK menilai belanja hibah daerah memiliki kerentanan apabila tidak dikelola dengan tata kelola, tujuan dan pengawasan yang memadai.

Karena itu, persoalan di Batam bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya pemerintah daerah memberikan dukungan kepada instansi vertikal, tetapi juga mengenai kepastian bahwa setiap penggunaan APBD memiliki dasar, tujuan, manfaat publik dan tidak menimbulkan pembiayaan yang tumpang tindih.

PAKET POLRESTA BARELANG PERLU DIJELASKAN

Salah satu paket yang menjadi perhatian adalah pembangunan Gedung Lalu Lintas dan Penyimpanan Barang Bukti Polresta Barelang dengan HPS sekitar Rp5,9 miliar.

Di sisi lain, berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), terdapat paket dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nilai sekitar Rp31 miliar untuk pembangunan Gedung SATPAS Prototype Polresta Barelang beserta sarana pendukung.

Keberadaan dua paket tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pembiayaan ganda.

Namun, karena terdapat dua sumber anggaran dan pembangunan berada pada lingkungan Polresta Barelang, publik wajar meminta penjelasan mengenai hubungan kedua pekerjaan tersebut.

Apabila kedua proyek memang merupakan pekerjaan yang berbeda, pemerintah dan instansi terkait dapat menjelaskan secara terbuka batas masing-masing pekerjaan.

Jika terdapat pola pembiayaan bersama, perlu dijelaskan pula komponen pekerjaan yang menjadi tanggung jawab APBD dan komponen yang dibiayai APBN.

DOKUMEN PENDUKUNG PERLU DIBUKA

Untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun pekerjaan, sejumlah dokumen dapat menjadi bahan pemeriksaan dan klarifikasi, antara lain:

  • lokasi dan titik pekerjaan;
  • site plan;
  • DED;
  • RAB dan BoQ;
  • luas serta volume bangunan;
  • sumber pembiayaan;
  • kontrak pekerjaan;
  • batas pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBN;
  • sarana pendukung masing-masing proyek; dan
  • status aset setelah pembangunan selesai.

Dengan membandingkan dokumen tersebut, dapat diketahui secara lebih jelas apakah kedua proyek memang memiliki ruang lingkup berbeda atau terdapat bagian pekerjaan yang saling beririsan.

HPS DAN KEWAJARAN HARGA JUGA PERLU DIAWASI

Selain aspek sumber anggaran, proses pengadaan juga perlu mendapat perhatian.

Menurut ketentuan pengadaan pemerintah, HPS digunakan antara lain sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan. Dalam pekerjaan konstruksi, terdapat pula mekanisme evaluasi kewajaran harga dalam kondisi tertentu, termasuk apabila penawaran berada di bawah 80 persen dari HPS.

Karena itu, perhatian publik tidak semestinya hanya diarahkan pada siapa pemenang tender atau berapa nilai penawaran, tetapi juga pada apakah harga tersebut wajar dan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi, volume, mutu serta waktu yang telah ditetapkan.

Harga penawaran yang rendah tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran. Namun, kewajaran harga dan kemampuan penyedia tetap menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pengadaan.

INSPEKTORAT DIMINTA MELAKUKAN VERIFIKASI

Untuk menghilangkan keraguan masyarakat, Inspektorat Kota Batam dan aparat pengawasan terkait dinilai perlu melakukan verifikasi terhadap paket-paket pembangunan fasilitas instansi vertikal yang menggunakan APBD.

Verifikasi dapat dilakukan dengan mencocokkan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan dokumen pengadaan serta kondisi fisik di lapangan.

Antara lain:

APBD/SIPD — SIRUP — DED — RAB/BoQ — kontrak — sumber APBN — lokasi fisik — dan output pekerjaan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada pekerjaan atau komponen yang dibiayai secara tumpang tindih.

Jika seluruh dokumen menunjukkan bahwa pekerjaan memang berbeda dan tidak terjadi pembiayaan ganda, penjelasan tersebut justru akan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah dapat segera mengambil langkah korektif sesuai ketentuan.

PEMERINTAH DIMINTA TERBUKA

TarnabakuNews.com mendorong Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai total APBD Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal.

Penjelasan tersebut idealnya mencakup dasar kebutuhan, mekanisme penganggaran, sumber dana, nilai pekerjaan, lokasi, output pembangunan serta status aset setelah pekerjaan selesai.

Keterbukaan tersebut penting bukan untuk menghambat pembangunan maupun sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Sebaliknya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap rupiah APBD digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat yang jelas.

Apalagi ketika pada kawasan atau instansi yang sama terdapat pekerjaan yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Belum ada dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pembiayaan ganda.

Namun, pertanyaan publik mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih pembiayaan tetap layak dijawab melalui dokumen dan data.

Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa pembangunan merupakan bentuk sinergi, melainkan kepastian mengenai:

Mana yang dibiayai APBD, mana yang dibiayai APBN, apa ruang lingkup masing-masing pekerjaan, dan bagaimana status aset hasil pembangunannya.
Transparansi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD Kota Batam.

TarnabakuNews.com — Mengawal informasi publik dengan prinsip keberimbangan, verifikasi dan praduga tak bersalah.

Penulis: Syahrizal
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan