ARIPIN KRITIK USULAN FTZ NATUNA: JANGAN JADI WACANA POPULIS, BENAHI DISTRIBUSI TERLEBIH DAHULU
NATUNA, TarnabakuNews.com — Usulan Bupati Natuna Cen Sui Lan agar Kabupaten Natuna masuk dalam kawasan Free Trade Zone (FTZ) mendapat sorotan dari aktivis media sosial, Aripin.
Aripin menilai gagasan tersebut memiliki tujuan yang baik, khususnya untuk membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menekan inflasi. Namun, menurutnya, kebijakan FTZ perlu disertai pembenahan sistem distribusi, pengawasan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Seperti diketahui, pada Senin (31/8/2026), Bupati Cen Sui Lan mendorong percepatan penetapan FTZ di wilayah Natuna. Langkah tersebut disampaikan sebagai salah satu upaya mengantisipasi inflasi dan tingginya harga kebutuhan pokok di daerah kepulauan tersebut.
Aripin mengatakan dirinya tidak menolak rencana FTZ. Namun, ia meminta agar pemerintah tidak berhenti pada wacana dan komunikasi dengan pemerintah pusat, melainkan menunjukkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
«“Kami tidak anti FTZ. Tapi jujur, kami capek dengan wacana. Setiap mau pemilu atau harga naik, muncul usulan FTZ. Setelah itu hilang. Rakyat tetap beli beras, minyak, gas dengan harga mahal,” tegas Aripin, Senin (31/8/2026).»
Menurut Aripin, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi sebelum maupun bersamaan dengan proses pengajuan FTZ kepada pemerintah pusat.
Pertama, persoalan distribusi barang. Ia mempertanyakan tingginya biaya dan ketidakpastian pasokan kebutuhan pokok dari wilayah seperti Tanjungpinang dan Batam menuju Natuna.
«“Bu Bupati bilang barang untuk konsumsi masyarakat, bukan dibawa keluar. Pertanyaannya: kenapa selama ini distribusi dari Tanjungpinang maupun Batam ke Natuna sering telat dan mahal? Mulai dari kuota karantina, ongkos kapal, sampai praktik pungli di pelabuhan. Itu yang harus dibenahi dulu. FTZ tanpa jalur logistik yang pasti, sama saja bohong,” kritiknya.»
Pernyataan mengenai dugaan praktik pungutan liar tersebut merupakan sorotan dari Aripin. Ia meminta pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban apabila memang ditemukan pelanggaran di lapangan.
Kedua, Aripin mengingatkan agar penerapan FTZ tidak menimbulkan persoalan baru bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal.
Ia khawatir masuknya barang dari luar dengan harga lebih kompetitif justru membuat produk lokal kesulitan bersaing apabila tidak disertai kebijakan perlindungan yang tepat.
«“Nanti yang jualan sayur, ikan, UMKM kita malah mati karena kalah saing. FTZ harus ada proteksi dan kuota khusus untuk produk lokal. Jangan sampai istilah ‘masyarakat diuntungkan’ hanya menjadi jargon semata,” ujarnya.»
Ketiga, Aripin menilai transparansi dan pengawasan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan FTZ. Menurutnya, mekanisme pengawasan perlu dirancang sejak awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas perdagangan dan distribusi.
«“Pengalaman daerah FTZ lain, banyak celah kebocoran. Barang ‘konsumsi’ ujung-ujungnya diselundupkan. Siapa yang mengawasi? Jangan sampai nanti ibu-ibu rumah tangga tetap ‘ribut’ karena harga tidak turun, sementara segelintir orang menikmati fasilitas FTZ,” tambahnya.»
Aripin juga menanggapi langkah Bupati Natuna yang telah berkomunikasi dengan pihak Kantor Wilayah Karantina. Menurutnya, komunikasi antarlembaga merupakan langkah positif, tetapi harus dilanjutkan dengan program yang memiliki target dan ukuran keberhasilan yang jelas.
«“Bagus sudah berkomunikasi. Tapi rakyat butuh hasil, bukan proses. Kami minta Pemkab bikin roadmap jelas: kapan harga turun, berapa targetnya, dan siapa yang bertanggung jawab kalau gagal,” pintanya.»
Lebih lanjut, Aripin meminta Pemerintah Kabupaten Natuna melibatkan berbagai unsur masyarakat sebelum kebijakan FTZ dirumuskan lebih jauh, termasuk nelayan, petani, pelaku UMKM, pedagang, serta masyarakat di wilayah kepulauan terluar.
«“Jangan buat kebijakan dari atas. Turun ke pasar, dengar keluh kesah ibu-ibu. Kalau FTZ ini benar untuk rakyat, kami dukung. Tapi kalau hanya untuk pencitraan dan kepentingan segelintir investor, kami akan lawan,” tutup Aripin.»
Reporter: Mohd Nazar
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai, Santun, Supel, Simpel, Sembodo — Tetap dengan Sorot Mata Berita, Fakta Bukan Rekayasa.
