Dana Desa Natuna Dituntut Berdampak Nyata Bagi Masyarakat
Natuna, TarnabakuNews.com – Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, bertanggung jawab, dan benar‑benar menjawab kebutuhan warga. Besarnya anggaran yang dikelola desa harus diimbangi dengan kemampuan aparat dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mempertanggungjawabkan setiap rupiah penggunaannya.
Pesan kuat itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Natuna, Khaidir, S.E., saat membuka pelatihan pengelolaan keuangan desa di Gedung Sri Serindit, Rabu (11/11/2026). Khaidir hadir mewakili Bupati Natuna untuk mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa akan beban amanah yang diemban.
Khaidir menekankan, kewenangan dan dukungan anggaran yang diterima pemerintah desa bukanlah kebebasan semata, melainkan tanggung jawab besar. Seluruh aparatur desa wajib memahami aturan dan tata cara pengelolaan keuangan agar terhindar dari persoalan administrasi hingga pelanggaran ketentuan yang merugikan masyarakat.
“Jadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegas Khaidir. Ia mengingatkan dana desa adalah titipan masyarakat yang harus dialokasikan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan segelintir pihak.
Dalam pelatihan tersebut, Khaidir menyoroti lima aspek utama yang harus diperkuat aparatur desa, yaitu pemahaman regulasi, keterbukaan informasi, ketepatan prioritas belanja, integritas aparatur, serta pemanfaatan teknologi. Semua program yang dibiayai dana desa wajib disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga.
Sektor prioritas yang harus menjadi perhatian meliputi infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Khaidir juga menekankan keterbukaan informasi agar warga dapat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran sekaligus ikut melakukan pengawasan.
“Keterbukaan tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan begitu, pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik,” jelasnya. Ia juga mendorong aparatur desa memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi keuangan desa untuk meningkatkan akurasi data, kelengkapan administrasi, serta kemudahan evaluasi.
Khaidir mengingatkan karakteristik Natuna sebagai daerah kepulauan membuat kebutuhan setiap desa berbeda‑beda, sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan kondisi wilayah dan potensi lokal. Ia berharap materi pelatihan tidak sekadar teori, melainkan dapat menjadi panduan praktis untuk menyelesaikan persoalan yang sering dihadapi pemerintah desa di lapangan.
“Reporter: Mohd Nazar
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai, Santun, Supel, Simpel, Sembodo — Tetap dengan Sorot Mata Berita, Fakta Bukan rekayasa
