L
Memuat...
Natuna

FTZ Bukan Berarti Bebas Aturan, Said Roni Saputra Kritik Tuntutan Pelanggaran Distribusi Barang Di Natuna

FTZ Bukan Berarti Bebas Aturan, Said Roni Saputra Kritik Tuntutan Pelonggaran Distribusi Barang di Natuna

NATUNA, TarnabakuNews.com — Polemik kenaikan harga bahan pokok dan usulan pemberian diskresi terhadap pemasukan barang di Kabupaten Natuna mendapat tanggapan kritis dari Ketua Komunitas Raja Tupai, Said Roni Saputra.

Said menegaskan, status Free Trade Zone (FTZ) di wilayah perbatasan tidak seharusnya dimaknai sebagai ruang untuk melonggarkan aturan distribusi barang secara serampangan.

«“Persoalan tingginya harga kebutuhan pokok di Natuna tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta pelonggaran aturan. FTZ adalah instrumen perdagangan khusus yang harus dikelola dengan mekanisme yang jelas dan terukur, bukan berarti bebas aturan,” ujar Said Roni Saputra, Selasa (1/9/2026).»

Menurut Said, kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan memang menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal logistik. Jarak distribusi yang jauh serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Kendati demikian, karakteristik wilayah perbatasan, kata dia, tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan terkait keamanan pangan, karantina, maupun perizinan resmi.

Ia menilai, pemberian diskresi atau skema khusus untuk wilayah perbatasan pada dasarnya dapat diperjuangkan sepanjang memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Kalau memang diperlukan kebijakan khusus untuk wilayah perbatasan, pemerintah bisa memperjuangkannya dengan tetap memastikan kuota yang transparan dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai fasilitas yang diberikan justru membuka celah penyalahgunaan,” katanya.

Said juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Salah satunya cabai rawit yang disebut mengalami kenaikan dari kisaran Rp70 ribu-Rp80 ribu menjadi sekitar Rp120 ribu per kilogram.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kepastian pasokan dan sistem distribusi yang mampu merespons kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Ia mendorong agar optimalisasi program Tol Laut, konektivitas antarpulau, serta fasilitas perdagangan di kawasan FTZ dapat diintegrasikan dalam sistem logistik yang lebih terpantau.

“Distribusi harus dipantau secara berkala sehingga potensi kelangkaan maupun lonjakan harga bisa diketahui dan diantisipasi lebih awal,” ujarnya.

Selain memperbaiki jalur distribusi, Said menilai pemerintah juga perlu memperkuat sektor produksi pangan lokal di Natuna.

Menurutnya, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap pasokan dari luar daerah membuat masyarakat Natuna rentan terhadap kenaikan biaya transportasi maupun gangguan distribusi.

“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada bagaimana barang dari luar daerah agar lebih mudah masuk. Produksi lokal seperti sektor pertanian, sayuran, peternakan, dan perikanan juga harus digenjot agar tercipta kemandirian pangan,” tegasnya.

Said berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tanpa mengabaikan koridor hukum dan aspek pengawasan.

Dengan demikian, menurutnya, keberadaan FTZ tidak hanya menjadi instrumen perdagangan, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Natuna melalui distribusi barang yang lebih efektif, harga yang lebih terjangkau, serta penguatan ekonomi lokal.

Reporter: Mohd Nazar
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa.

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan