L
Memuat...
Jakarta

Intelijen Ukraina Ungkap 8 WNI Diduga Direktur Jadi Tentara Rusia Pemerintah RI Lakukan Verifikasi

Intelijen Ukraina Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Pemerintah RI Lakukan Verifikasi

JAKARTA, TarnabakuNews.com — Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) mengungkap dugaan perekrutan delapan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia dan terlibat dalam perang Rusia-Ukraina.

Informasi tersebut disampaikan FISU melalui laporan yang diterbitkan pada 27 Agustus 2026. Dalam laporan tersebut, intelijen Ukraina mengklaim telah memperoleh dokumen yang berkaitan dengan sedikitnya delapan WNI yang disebut direkrut ke dalam barisan militer Rusia.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia hingga kini masih melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut, termasuk mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan para WNI yang disebutkan.

DELAPAN WNI YANG DISEBUT DALAM LAPORAN FISU

FISU mencantumkan delapan nama WNI dalam dokumen yang dipublikasikannya, yaitu:

  1. Yuda Putra Pratama
  2. Haryanto Dwi Kencana
  3. Erwanda
  4. Ngangun Hudri Fadli
  5. Muhammad Syaripudin
  6. M. Hadi Maulana
  7. Wahyu Oktavian Iskandar
  8. Helmi Nuraha Hakim

Daftar tersebut merupakan nama yang disebut dalam laporan intelijen Ukraina dan belum seluruhnya dikonfirmasi secara independen oleh Pemerintah Indonesia.

DIDUGA DIREKRUT MELALUI TAWARAN PEKERJAAN

Dalam laporannya, FISU menyebut pola perekrutan dilakukan dengan menawarkan imbalan berupa bayaran tinggi, pekerjaan non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, serta tunjangan sosial.

FISU juga menyebut para calon pekerja diduga tidak mengetahui sejak awal bahwa mereka pada akhirnya akan dikirim untuk bergabung dalam kegiatan militer.

Pola serupa, menurut FISU, sebelumnya disebut pernah digunakan terhadap warga negara dari sejumlah negara lain. Namun, seluruh klaim tersebut tetap merupakan informasi dari pihak intelijen Ukraina dan perlu diverifikasi lebih lanjut.

KEMLU RI LAKUKAN VERIFIKASI

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan pemerintah Indonesia tengah mencermati dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan otoritas Ukraina.

Verifikasi dilakukan melalui Perwakilan RI serta dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Kemlu RI juga mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.

Apabila terdapat WNI yang menjadi korban, pemerintah akan mengambil langkah pelindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DASCO: DIDUGA DIREKRUT MELALUI PIHAK KETIGA

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan informasi yang diterima otoritas Indonesia menunjukkan perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara atau pihak ketiga.

Para WNI disebut awalnya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai tenaga pengamanan maupun tenaga administrasi dengan iming-iming gaji besar. Namun, menurut informasi yang diterima Dasco, mereka kemudian dikirim untuk menjadi tentara.

Dasco juga menyebut Kementerian Luar Negeri bersama otoritas terkait telah melakukan koordinasi dan langkah antisipasi terhadap informasi tersebut.

KONSEKUENSI HUKUM

Persoalan keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing juga berkaitan dengan ketentuan kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Meski demikian, ketentuan tersebut tidak berarti delapan WNI yang disebut dalam laporan FISU otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Status dan fakta keterlibatan mereka masih harus diverifikasi oleh Pemerintah RI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

MASYARAKAT DIMINTA WASPADA

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan wilayah konflik, pekerjaan keamanan, maupun tawaran dengan iming-iming penghasilan tinggi.

Masyarakat juga diimbau memastikan legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, tujuan perjalanan, serta dokumen yang diberikan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri.

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa apabila terdapat WNI yang secara individual terlibat dalam angkatan bersenjata negara asing, tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kebijakan atau sikap resmi Pemerintah Indonesia.

Sumber: FISU Ukraina, Kementerian Luar Negeri RI, DPR RI

Penulis: mR. Chud
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com

Santai, Santun, Supel, Simpel, Sembodo — Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan