L
Memuat...
Jakarta

Kenang Topan, Rizal Djibran Serukan Kontrak Royalti dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Seni

Kenang Topan, Rizal Djibran Serukan Kontrak, Royalti, dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Seni

JAKARTA, TarnabakuNews.com — Tahlilan untuk mengenang pelawak Ketoprak Humor, Topan Muhammad Sugianto, di Condet, Jakarta Timur, Minggu (30/8/2026), menjadi momentum bagi Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (F-SPPI), Dr. Rizal Djibran, untuk menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja seni serta perfilman.

Rizal, yang pernah menjadi bagian dari keluarga besar Ketoprak Humor, menilai pekerja seni harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak jelas atas kepastian kerja, keselamatan, jaminan sosial, serta penghargaan ekonomi yang adil.

Tahlilan yang digelar di kediaman Drs. Leles Sudarmanto Dipuro, MM, MBA, turut dihadiri Prof. Dr. Dailami Firdaus, Jarwo Kwat, Doyok, Derry, Tessy, dan Yurike Prastika.

Setelah doa dan tahlil, acara dilanjutkan dengan temu ramah serta berbagi kenangan mengenai perjalanan Topan bersama Ketoprak Humor. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan kemudian mengarah pada kondisi pekerja perfilman yang hingga kini masih banyak menghadapi pola kerja berbasis proyek dan hubungan kerja yang tidak tetap.

Melalui Draft Usulan 39B tentang Perlindungan Umum Pekerja Rentan Perfilman, F-SPPI mendorong agar setiap pekerja memperoleh perjanjian kerja tertulis sebelum proses pra-produksi dimulai.

Kontrak tersebut diusulkan memuat besaran pembayaran, mekanisme kerja, ruang lingkup pekerjaan, serta ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual dan royalti atas kontribusi kreatif yang menghasilkan hak ekonomi.

F-SPPI juga mengusulkan batas waktu kerja maksimal 14 jam per hari, termasuk persiapan dan waktu istirahat di lokasi produksi. Selain itu, pekerja diusulkan mendapatkan turnaround time minimal 10 jam sebelum kembali menjalani panggilan produksi.

Pekerjaan yang melampaui batas waktu tersebut, menurut usulan F-SPPI, harus disertai kompensasi lembur.

Untuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti stunt, action, dan adegan berbahaya, standar keselamatan diharapkan mencakup penyediaan alat pelindung diri, pertolongan pertama, tenaga medis, sanitasi, konsumsi yang layak, serta ruang istirahat bagi pekerja.

Pekerja juga didorong memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, sekurang-kurangnya berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama masa produksi.

Selain perlindungan kerja dan sosial, F-SPPI juga mendorong adanya mekanisme pengaduan terhadap intimidasi, diskriminasi, serta kekerasan seksual di lingkungan kerja perfilman.

F-SPPI menilai, perlindungan terhadap pekerja tidak boleh berhenti sebagai norma tanpa daya paksa. Pelanggaran terhadap ketentuan yang nantinya ditetapkan perlu memiliki konsekuensi administratif sesuai kewenangan dan dasar hukum yang berlaku.

Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis hingga pembekuan kegiatan produksi atau pencabutan izin maupun rekomendasi fasilitasi negara, sepanjang memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas.

Bagi Rizal, kemajuan industri perfilman tidak boleh dibangun dengan mengorbankan orang-orang yang bekerja di balik lahirnya sebuah karya.

“Karya boleh selesai dalam hitungan hari, tetapi hak, keselamatan, dan martabat pekerja harus dilindungi sejak proses produksi dimulai.”

Tahlilan untuk mengenang Topan pun menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap seniman tidak cukup hanya melalui kenangan atas karya yang mereka tinggalkan.

Perlindungan harus hadir ketika para seniman masih berkarya, bekerja, serta menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan profesinya.

Penulis: DW Landjari
Editor: Chalid
Redaksi: TarnabakuNews.com

Santai, Santun, Supel, Simpel, Sembodo — Tetap dengan Sorot Mata Berita, Fakta Bukan Rekayasa.

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan