Keterangan Pembuktian Kementerian Hukum dalam Sengketa ILDI di PN Bekasi Disorot
BEKASI, TarnabakuNews.com – Persidangan perkara perbuatan melawan hukum Nomor 627/Pdt.G/2025/PN Bks di Pengadilan Negeri Bekasi kembali menjadi sorotan. Dalam sidang agenda pembuktian yang berlangsung pada Selasa (21/7/2026), Penggugat menyoroti dokumen Daftar Bukti yang diajukan Turut Tergugat II, Menteri Hukum Republik Indonesia, karena dinilai memuat sejumlah ketidakkonsistenan.
Menurut Penggugat, dokumen pembuktian tersebut tidak hanya berisi bukti administratif, tetapi juga memuat penilaian terhadap pokok sengketa yang seharusnya menjadi kewenangan Majelis Hakim.
Perkara ini mempertemukan Ambar Susilastuti sebagai Tergugat, Notaris Jeffry Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Turut Tergugat I, dan Menteri Hukum RI sebagai Turut Tergugat II.
Soroti Dokumen Pembuktian
Kuasa Hukum ILDI, Imron, S.H., M.H., menyampaikan bahwa melalui Bukti TT II-1 dan TT II-4, Kementerian Hukum menjelaskan posisinya hanya sebagai pejabat administrasi yang memproses permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Namun, menurutnya, dalam Bukti TT II-2, TT II-3, dan TT II-5 justru terdapat kesimpulan mengenai keabsahan Musyawarah Nasional (Munas), perubahan kepengurusan, hingga kedudukan hukum Penggugat.
«”Penilaian mengenai sah atau tidaknya Munas maupun legal standing para pihak merupakan kewenangan Majelis Hakim, bukan kewenangan administratif kementerian,” ujar Imron usai persidangan.»
Data SABH Dinilai Tidak Sinkron
Penggugat juga menyoroti adanya perbedaan antara Akta Nomor 1 tanggal 12 Februari 2025 dengan data yang tercatat dalam SABH.
Menurut Penggugat, sebelum akta tersebut dibuat, Kementerian Hukum telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor AHU-0000101.AH.01.08 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan Akta Nomor 1082 tanggal 20 Januari 2025 yang mengesahkan Korizenka Wattimena sebagai Ketua Umum ILDI.
Penggugat menilai fakta tersebut tidak tercantum dalam Akta Nomor 1 yang kemudian dijadikan dasar perubahan kepengurusan.
Singgung UU Ormas
Selain itu, Penggugat menilai Kementerian Hukum hanya mengutip Pasal 36 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun tidak menguraikan Pasal 31 yang menurut Penggugat berkaitan dengan kewenangan pengurus yang telah diberhentikan.
Imron juga menyoroti penerapan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 mengenai persyaratan administrasi perubahan anggaran dasar, khususnya terkait surat pernyataan tidak dalam sengketa.
«”Proses pada SABH merupakan verifikasi administrasi. Kebenaran materiil dokumen tetap harus diuji dalam persidangan,” katanya.»
Dugaan Ketidaknetralan
Dewan Penasihat DPP ILDI, Hany Setiawan Alhaq, menyatakan pihaknya mempertanyakan objektivitas dokumen pembuktian yang diajukan Turut Tergugat II.
Menurutnya, kementerian semestinya hadir sebagai pihak yang netral sehingga proses persidangan dapat berlangsung secara objektif sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Ia juga menyinggung adanya hubungan profesional di masa lalu antara kuasa hukum Tergugat dengan Kementerian Hukum. Meski demikian, pihak Penggugat menyatakan hal tersebut masih sebatas dugaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait.
Tetap Percaya Independensi Majelis Hakim
Ketua Umum DPP ILDI, Korizenka Wattimena, menyatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum dan percaya Majelis Hakim PN Bekasi akan memutus perkara secara independen berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

«”Kami berharap perkara ini diputus secara adil berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,” ujarnya.»
Hak Jawab Tetap Dibuka
Hingga berita ini diterbitkan, Ambar Susilastuti, kuasa hukumnya Hotman Sitorus, maupun Kementerian Hukum RI selaku Turut Tergugat II belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Penggugat.
Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, TarnabakuNews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak guna menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Sumber: Persidangan Perkara Nomor 627/Pdt.G/2025/PN Bks dan Berkas Daftar Bukti Turut Tergugat II.
Penulis: DW Landjari
Editor: Chalid
Redaksi: TarnabakuNews.com
“Santai, Santun, Supel, Simpel, Sembodo. Tetap dengan sorot mata: Berita Fakta, Bukan Rekayasa.
