L
Memuat...
Kediri

LSM RATU Desak Transparansi Penanganan Dugaan ASN Perkim Terlibat Narkoba, Inspekturat Kota Kediri Tegaskan Proses Masih Berjalan

“LSM RATU Desak Transparansi Penanganan Dugaan ASN Perkim Terlibat Narkotika, Inspektorat Kota Kediri Tegaskan Proses Masih Berjalan”

KEDIRI “_tarnabakunews.com Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RATU menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota Kediri di Kantor Inspektorat Kota Kediri, Kecamatan Kota, Selasa (30/6/2026), guna meminta penjelasan terkait penanganan dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Kediri.
Audiensi dipilih sebagai bentuk penyampaian aspirasi karena lokasi kantor Inspektorat berada di kawasan yang berdekatan dengan sejumlah lembaga pendidikan, sehingga kegiatan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Dalam forum tersebut, Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, menegaskan bahwa organisasinya menjalankan fungsi kontrol sosial guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, informasi yang diterima tim investigasi LSM RATU mengenai dugaan keterlibatan oknum ASN di Dinas Perkim telah menjadi perhatian masyarakat sehingga perlu dijelaskan secara terbuka.
“Kami ingin Pemerintah Kota Kediri menjadi lebih baik sesuai cita-cita sebagai kota yang maju, agamis, produktif, aman, dan ngangenin dalam arti yang positif. Karena itu kami meminta proses penanganan dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Saiful.
LSM RATU juga meminta Badan Kepegawaian serta Inspektorat membuka informasi mengenai prosedur, tahapan pemeriksaan, hingga standar operasional penanganan perkara tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Inspektorat menjelaskan bahwa seluruh proses penanganan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Pemeriksaan diawali oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, kemudian dilanjutkan melalui tim tingkat pemerintah daerah yang melibatkan BKPSDM, Inspektorat, bagian hukum, serta dinas terkait.
Kepala Dinas Perkim Kota Kediri, Anang, menjelaskan pihaknya pertama kali mengetahui informasi dugaan tersebut dari pemberitaan dan informasi yang berkembang pada hari Jumat. Sebagai tindak lanjut, pembinaan terhadap seluruh pegawai langsung dilakukan pada hari Senin, sekaligus melaporkan perkembangan kepada pimpinan daerah.
Ia menyebut Wali Kota Kediri telah menginstruksikan agar seluruh proses penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan aturan kepegawaian yang berlaku.
Selain melakukan koordinasi dengan BKPSDM dan Bakesbangpol, Dinas Perkim juga membentuk tim khusus untuk mendukung proses pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh hari kerja. Evaluasi internal turut dilakukan, termasuk rencana rotasi pegawai pada bagian tertentu sebagai langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang.
Perwakilan BKPSDM menambahkan bahwa proses pemeriksaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 serta Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari kerja sehingga waktu penyelesaiannya tidak dihitung berdasarkan hari kalender.
Dari pemeriksaan awal terhadap dua orang yang diduga terlibat, satu orang dinyatakan sebagai pengguna berdasarkan keterangan dari aparat penegak hukum. Sementara satu orang lainnya hingga kini belum terbukti secara internal sehingga pemeriksaan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 mendatang. Tahapan tersebut juga membuka kemungkinan dilakukannya tes urine maupun pemeriksaan lanjutan melalui koordinasi dengan kepolisian dan fasilitas kesehatan.
Dalam sesi tanya jawab, Ketua LSM RATU mempertanyakan alasan oknum ASN yang diduga terlibat belum dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Menjawab pertanyaan tersebut, moderator audiensi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri masih menjalankan seluruh tahapan sesuai prosedur administrasi. Hingga saat ini, pemerintah belum dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian karena masih menunggu dokumen resmi dari Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai status hukum

Penulis: F.A/Alvin
Editor: Chalid
Redaksi: tarnabakunews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan