L
Memuat...
Mentawai

Pahami Dulu Sebelum Menghukum: Perjuangan Hadirkan Internet di Mentawai Berujung Perkara pidana

PAHAMI DULU SEBELUM MENGHUKUM: Perjuangan Hadirkan Internet di Mentawai Berujung Perkara Pidana

MENTAWAI, TarnabakuNews.com – Perjuangan menghadirkan akses internet di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas kini membawa seorang warga asal Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Yogi Gilang Arya Setia (39), berhadapan dengan proses hukum.

Yogi kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Padang dalam perkara dugaan penyelenggaraan layanan telekomunikasi tanpa izin. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg.

Kasus ini menjadi perhatian karena di satu sisi Yogi didakwa menyelenggarakan layanan internet tanpa izin yang dipersyaratkan, sementara di sisi lain pihak kuasa hukumnya menyatakan bahwa Yogi memiliki iktikad untuk menjalankan usaha secara legal dan telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui PT Mentawai Network Provider. Sejumlah perizinan operasional pendukung disebut masih dalam proses pengurusan.

Berawal dari Keterbatasan Internet

Berdasarkan keterangan yang disampaikan sejumlah media, persoalan tersebut berawal ketika Yogi menghadirkan akses internet berbasis Starlink di wilayah Sikakap.

Keterbatasan jaringan internet di daerah tersebut membuat koneksi yang disediakan Yogi kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan, sejumlah fasilitas dan instansi di wilayah tersebut disebut turut merasakan manfaat dari keberadaan akses internet tersebut.

Melihat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, Yogi kemudian mengembangkan layanan tersebut melalui PT Mentawai Network Provider.

Namun, aktivitas tersebut kemudian dipersoalkan secara hukum karena penyelenggaraan layanan telekomunikasi dinilai belum memenuhi seluruh perizinan yang dipersyaratkan.

Kuasa Hukum: Seharusnya Ada Pembinaan

Kuasa hukum Yogi, Romi Martianus, berpandangan bahwa perkara tersebut semestinya terlebih dahulu dikedepankan melalui mekanisme administratif dan pembinaan apabila persoalannya berkaitan dengan kelengkapan perizinan.

Menurut pihak kuasa hukum, Yogi telah berupaya memenuhi legalitas usaha dengan mendirikan badan usaha dan memperoleh NIB, sementara perizinan pendukung lainnya masih dalam proses. Mereka juga mempersoalkan sejumlah aspek dalam proses penanganan perkara tersebut.

Pihak kuasa hukum menilai Yogi tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat. Menurut mereka, langkah Yogi menghadirkan internet justru dilatarbelakangi kondisi keterbatasan konektivitas di daerah asalnya.

Aparat: Perkara Berkaitan dengan Layanan Internet Berbayar

Di sisi lain, aparat penegak hukum menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai penyediaan layanan internet dengan sistem berbayar.

Polres Kepulauan Mentawai menyebut penyediaan layanan tersebut dilakukan tanpa izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dipersyaratkan. Perkara kemudian diproses hingga akhirnya Yogi menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di PN Padang.

Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Yogi bukan semata-mata mengenai keberadaan internet di wilayah 3T, melainkan menyangkut aspek legalitas penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang kini sedang diuji dalam proses persidangan.

Antara Penegakan Hukum dan Kebutuhan Masyarakat

Kasus Yogi kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas: bagaimana negara menyeimbangkan antara penegakan hukum, kepastian regulasi, pembinaan pelaku usaha, serta kebutuhan masyarakat terhadap akses internet di wilayah terpencil?

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia juga mengakui bahwa persoalan konektivitas di wilayah tersebut perlu dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat dan pembangunan infrastruktur digital.

Karena perkara masih berjalan, keputusan mengenai bersalah atau tidaknya Yogi sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian publik agar persoalan legalitas usaha, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan pemerataan akses digital, dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

#JusticeForYogi
#InternetUntukMentawai
#PemerataanDigital
#HukumHarusAdil
#BinaBukanPidana

Penulis: DW Landjari
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan