PARADIGMA BARU PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI SURABAYA
Berdasar UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Surabaya, tarnabakunews.com, 30 Maret 2026.
Berawal dari beredarnya Surat Peringatan (SP) pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, suasana dunia kesenian di Kota Pahlawan mulai memanas. Surat tersebut ditujukan kepada para pengguna ruang di kawasan Balai Pemuda, termasuk Dewan Kesenian Surabaya, komunitas Merah Putih, hingga Bengkel Muda Surabaya, agar segera mengosongkan lokasi.
Seorang narasumber berinisial PBR (60), yang dikenal sebagai pemerhati sekaligus pelaku seni, budaya, musik, dan olahraga di Surabaya, menyampaikan pandangannya kepada Tarnabakunews.com melalui pesan singkat WhatsApp.
Menurut PBR, surat tersebut menjadi pemicu munculnya persepsi negatif di kalangan pelaku seni.
” Surat ini seolah-olah membuat para pelaku seni merasa diusir dan tidak dihargai oleh kebijakan Pemerintah Kota Surabaya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, PBR menilai perlu adanya penelusuran ulang terkait dasar hukum keberadaan Dewan Kesenian Surabaya. Ia menyebut bahwa lembaga tersebut pada awalnya berdiri berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, yang secara hukum dinilai belum cukup kuat sebagai landasan penerimaan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seiring perkembangan waktu, menurutnya, penataan sektor kesenian di Surabaya memang membutuhkan pembaruan. Hal ini agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan risiko administratif maupun hukum bagi para pemangku kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah untuk kegiatan seni, budaya, musik, dan olahraga.
PBR menegaskan bahwa arah perubahan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menjadi dasar penguatan tata kelola kebudayaan secara nasional.
Transformasi Menuju Dewan Kebudayaan
Dalam dinamika tersebut, muncul wacana transformasi dari Dewan Kesenian Surabaya menjadi Dewan Kebudayaan Surabaya. Bahkan, pada Februari 2026, Dewan Kebudayaan Surabaya telah terbentuk secara aklamasi dengan menetapkan ketua dan sekretaris.
Namun demikian, hingga saat ini belum terlihat tindak lanjut konkret dari pembentukan lembaga tersebut.
PBR menilai, Pemerintah Kota Surabaya kemungkinan tengah menyiapkan langkah strategis agar Dewan Kebudayaan yang baru dapat berkontribusi nyata dalam memajukan kebudayaan di kota ini.
Minim Sosialisasi Picu Kegaduhan
Di sisi lain, penerbitan surat peringatan tanpa sosialisasi terlebih dahulu dinilai menjadi pemicu utama kegaduhan.
Para pelaku seni merasa terusik dan terpinggirkan dari ruang berkarya mereka di Balai Pemuda. Sementara itu, pemerintah dinilai sedang berupaya melakukan penataan dan pembaruan sistem kelembagaan kebudayaan.
“Dua persepsi ini sulit dipertemukan jika tidak ada komunikasi yang jelas,” tegas PBR.

Sebagai respons atas situasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya disebut telah membuka ruang dialog bagi para pelaku seni yang merasa dirugikan.
Harapan dan Semangat Arek Surabaya
Polemik ini diharapkan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dilandasi ego sektoral. Sebaliknya, semua pihak diharapkan dapat fokus pada tujuan bersama, yakni kemajuan seni dan kebudayaan di Surabaya.
Semangat positif terus digaungkan oleh para pelaku seni, dengan harapan besar untuk:
Menggali potensi seni dan budaya
Mengembangkan musik dan olahraga
Mendorong generasi muda menjauhi narkoba
Membawa karya lokal ke panggung dunia
Seruan semangat itu terangkum dalam yel-yel khas:
“SEMANGAT AREK SURABAYA!”
Diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan kebijakan yang bijaksana, komunikatif, dan solutif, sehingga proses penataan kebudayaan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Penulis : DW. Landjari.
Editor : Chalid
Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa.
