Banyuwangi – tarnabakunews.com
Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) pada Kamis (12/2/2026) di Banyuwangi menyoroti kebijakan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi memangkas anggaran sektor pendidikan dan kesehatan, dua bidang yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab utama negara dan tidak seharusnya dikorbankan demi program bantuan sosial.
Organisasi kemasyarakatan tersebut menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan bantuan sosial yang tidak semestinya dibiayai dengan memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan. PNIB menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
Dana Pendidikan Nasional yang dialokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk memajukan anak bangsa melalui pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.
Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugrogo yang akrab disapa Gus Wal, menilai pengalihan sebagian anggaran pendidikan dan kesehatan untuk pembiayaan program MBG merupakan kebijakan yang keliru dan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“MBG itu program kebijakan bantuan sosial kepada pelajar dalam bentuk pemberian makanan bergizi. Jika anggaran pembiayaannya kemudian diambil dari dana Kesehatan dan Pendidikan, maka masyarakat mempertanyakan bagaimana menutup kekurangan dana Kesehatan dan Pendidikan yang jumlahnya triliunan?” ungkap Gus Wal.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan bukanlah sebuah pemborosan, melainkan konsekuensi logis dari luasnya wilayah Indonesia serta besarnya jumlah guru, siswa, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang harus ditanggung negara.
“Anggaran besar Rp769,09 triliun untuk Pendidikan itu masih menyisakan ketimpangan, masih banyak ribuan guru honorer bergaji 350 ribu / bulan. Tugas mereka mencerdaskan bangsa ada di pundaknya, namun kesejahteraan mereka jauh dari ukuran layak. Memangkas anggaran Kesehatan dan Pendidikan untuk program MBG dampaknya pada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan beserta fasilitas kesehatan akan semakin terabaikan? MBG itu program Sosial bukan program Pendidikan meskipun obyek penyalurannya ada di siswa dan sekolah,” lanjut Gus Wal.
PNIB juga menyoroti masih maraknya kasus anak putus sekolah hingga tragedi siswa bunuh diri akibat tidak mampu membeli alat tulis sebagai bukti bahwa perhatian terhadap dunia pendidikan belum merata dan berkeadilan, khususnya di daerah pelosok.
“Persoalan pelajar bukan hanya meningkatkan gizi, tetapi kesamaan hak mendapatkan layanan Pendidikan layak yang seharusnya difokuskan. Fakta siswa di NTT yang bunuh diri terungkap bahwa termasuk keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan fasilitas bantuan dana Pendidikan. Tunggakan uang sekolah sebesar 1,2 juta rupiah bukan tidak mau membayar, tetapi tidak ada apapun yang dipunyai untuk membayar. Di sinilah negara seharusnya tidak terlambat hadir, menjadi ironis saat viral di media baru pemerintah mengakui ada korban dari kesalahan sistim keadilan,” papar Gus Wal.
Ia menegaskan, kebijakan yang tidak tepat sasaran akan berdampak serius bagi masyarakat di wilayah yang selama ini minim perhatian. Program MBG dinilai baik dari sisi tujuan, namun berpotensi menimbulkan masalah jika alokasi anggarannya mengorbankan sektor strategis lainnya.
“Jangan hanya karena ambisi program baru harus mengorbankan biaya pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih penting daripada proyek MBG. Kita bisa menjadi pejabat, pengusaha, professor, sarjana karena ada sekolah. Dan pendidikan tanpa pengajar yang layak kesejahteraannya akan melahirkan generasi peminta-minta. Masa depan bangsa dipertaruhkan dalam dunia pendidikan, urusan peningkatan gizi serahkan kepada orang tua mereka masing-masing dengan bantuan sosial bagi yang tidak mampu. Yang pasti jangan bercampur aduk dengan urusan Pendidikan,” pungkas Gus Wal.
Kabiro Jombang: Mif
Editor : Riyadh Hasan Mahrez
Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
