
Karimun – tarnabakunews.com
Pelaksanaan konsultasi publik terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang digelar PT Barokah Baswara Abadi pada Kamis (18/6/2026) menuai sorotan dari komunitas nelayan Pulau Buru, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Forum yang berlangsung di Hotel Balai View, Tanjung Balai Karimun tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keterwakilan masyarakat terdampak sebagaimana semangat partisipasi publik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain proses konsultasi publik, perhatian masyarakat juga tertuju pada aktivitas lapangan yang disebut telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dan dinilai berpotensi berdampak terhadap ruang tangkap nelayan di wilayah perairan Pulau Buru.
Perwakilan nelayan menyampaikan sedikitnya tiga poin yang menjadi perhatian mereka.
Pertama, terkait komposisi peserta konsultasi publik. Menurut mereka, keterwakilan nelayan yang beraktivitas langsung di wilayah perairan terdampak dinilai masih terbatas. Dari peserta yang hadir, hanya sebagian kecil berasal dari kelompok nelayan, sementara peserta lainnya berasal dari unsur masyarakat umum, pelaku usaha, tenaga pendidik, serta unsur pemerintahan setempat.

Kedua, lokasi pelaksanaan kegiatan yang dipusatkan di kawasan Tanjung Balai Karimun dinilai menyulitkan masyarakat Pulau Buru untuk berpartisipasi secara optimal. Jarak tempuh dan kebutuhan transportasi laut disebut menjadi tantangan tersendiri bagi warga yang ingin mengikuti jalannya forum.
Ketiga, pelaksanaan konsultasi di ruang tertutup dinilai membatasi akses masyarakat pesisir lainnya untuk memantau secara langsung proses penyusunan dokumen lingkungan.
“Kami berharap forum sepenting ini dapat dilaksanakan langsung di wilayah yang terdampak, yaitu Pulau Buru, agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut dapat menyampaikan pandangan secara langsung dan objektif,” ujar salah satu perwakilan nelayan saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).
Selain aspek konsultasi publik, masyarakat juga menyoroti aktivitas operasional lapangan yang disebut telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan keterangan warga, terdapat aktivitas pengeboran menggunakan sarana ponton di wilayah perairan sekitar Pulau Buru.
Sebagian nelayan menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan dampak aktivitas tersebut terhadap kejernihan air, sedimentasi, serta pola pergerakan ikan di area tangkap tradisional mereka.
Warga juga mempertanyakan sejumlah aspek terkait durasi operasional, mekanisme pengamanan di lapangan, serta kejelasan informasi teknis kegiatan yang berlangsung.
Untuk mencegah berkembangnya persoalan menjadi konflik sosial, sejumlah pihak mendorong adanya langkah penyelesaian melalui evaluasi dan dialog terbuka. Di antaranya berupa peninjauan dokumen oleh instansi berwenang, pelaksanaan forum lanjutan di wilayah terdampak, penyampaian informasi operasional secara terbuka, serta mediasi yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.
Pada akhirnya, pembangunan dan investasi di Kabupaten Karimun diharapkan tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak masyarakat pesisir, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal.
Reporter : Sutrisman H.S
Editor : Riyadh Hasan Mahrez
Redaksi: tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa .
