L
Memuat...
Jakarta

Presiden Prabowo Rencanakan Pertemuan Dengan Ketum Parpol Koalisi, Bahas Dua Nama Calon Wakil Presiden

Presiden Prabowo Rencanakan Pertemuan dengan Ketum Parpol Koalisi, Bahas Dua Nama Calon Wakil Presiden

JAKARTA, TarnabakuNews.com — Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan para Ketua Umum partai politik koalisi untuk membahas proses penentuan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada Minggu (22/11/2026) atau paling lambat Senin (23/11/2026). Agenda itu disebut akan dilaksanakan sebelum 25 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, seusai menghadiri acara Golkar Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu pagi.

Bahlil menyebut pembahasan akan melibatkan partai-partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai-partai lain yang telah bergabung dalam koalisi pemerintahan juga berpeluang diajak berdiskusi.

Menurut Bahlil, pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan proses pengusulan dua nama calon Wakil Presiden untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan Bahlil

Bahlil mengatakan, rencana pertemuan masih menunggu kepastian waktu, namun dipastikan akan berlangsung sebelum tanggal 25 November.

“Insyaallah hari ini ada rencana, tapi kepastiannya nanti akan kami sampaikan, apakah hari ini atau besok. Tapi yang jelas sebelum tanggal 25 November itu pasti ada pertemuan antara partai koalisi dengan Bapak Presiden dalam rangka membahas proses daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR sebagai calon Wakil Presiden,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan, keputusan mengenai nama calon yang akan diajukan kepada MPR tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sementara partai-partai politik koalisi akan menyampaikan aspirasi dan pandangan masing-masing.

“Keputusan akhir ada di tangan Bapak Presiden. Kami sifatnya hanya menyampaikan aspirasi dari masing-masing partai. Itu dinamika politik yang wajar terjadi,” tambahnya.

Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah.

Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR, kemudian MPR memilih satu di antara dua calon tersebut melalui sidang paripurna.

Perkembangan mengenai kepastian pertemuan Presiden Prabowo dengan para Ketua Umum partai politik koalisi, termasuk waktu dan tempat pelaksanaannya, masih dinantikan.

Penulis: Sholich
Editor: Chalid
Redaksi: TarnabakuNews.com

Santai Santun Supel Simpel Sembodo, Tetap Dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa.

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan