Proyek Data Center EGS Disorot, Status PBG Belum Mendapat Penjelasan Resmi
BATAM, TarnabakuNews.com – Pembangunan pusat data (data center) di Kota Batam terus berkembang seiring meningkatnya investasi di sektor digital. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan gedung PT Equator Gate System (EGS) di kawasan Teluk Mata Ikan, Nongsa.
Berdasarkan pantauan awak media pada Rabu (30/9/2026), aktivitas pembangunan gedung PT EGS masih berlangsung di lokasi.
Dalam pantauan tersebut, awak media tidak menemukan papan informasi di area proyek yang memuat keterangan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Temuan tersebut kemudian dikonfirmasi lebih lanjut setelah sebelumnya awak media menerima informasi dari masyarakat yang mempertanyakan status PBG pembangunan gedung PT EGS.
BP Batam Sebut Proses Perizinan Masih Berjalan
Untuk memperoleh kepastian informasi, awak media melakukan konfirmasi kepada pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, pada Senin (28/9/2026).
Pada Rabu (30/9/2026), pihak BP Batam menyampaikan bahwa proses terkait perizinan masih berjalan dan masih menunggu penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Namun, keterangan tersebut belum memberikan informasi secara spesifik mengenai nomor maupun status PBG untuk pembangunan gedung PT EGS.
Awak media juga telah menghubungi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam melalui WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai status PBG proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban resmi dari pihak CKTR Kota Batam.
Konfirmasi kembali dilakukan sebagai bentuk upaya memberikan ruang klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
Status PBG Masih Menjadi Pertanyaan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung dan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan serta standar teknis bangunan.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah mengalami perubahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
Karena itu, status PBG sebuah proyek pembangunan perlu dapat dipastikan berdasarkan dokumen dan keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
Dalam konteks pembangunan gedung PT EGS, awak media belum menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki PBG.
Tidak ditemukannya papan informasi PBG di lokasi juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa PBG belum diterbitkan.
Kepastian mengenai hal tersebut tetap memerlukan penjelasan resmi dari instansi berwenang maupun pihak perusahaan.
Masyarakat Meminta Kepastian
Seorang warga di kawasan Nongsa yang ditemui awak media mempertanyakan status perizinan pembangunan tersebut.
“Kalau memang belum punya izin, bagaimana dengan pembangunan tersebut? Bangunan ruko saja harus ada izin, ini perusahaan,” ujarnya.
Pernyataan warga tersebut merupakan pandangan masyarakat dan bukan kesimpulan awak media mengenai status legalitas proyek.
Awak media tetap menempatkan persoalan ini sebagai kebutuhan akan transparansi informasi mengenai status perizinan pembangunan.
Petugas di Lokasi Belum Memberikan Informasi
Saat berada di lokasi pembangunan, awak media juga berupaya meminta informasi kepada petugas keamanan mengenai pihak yang dapat memberikan penjelasan terkait proyek dan status perizinannya.
Namun petugas keamanan mengaku tidak mengetahui pihak yang dapat memberikan informasi tersebut.
“Kalau itu tidak tahu kita, Bang,” ungkapnya.
Dengan demikian, informasi mengenai status PBG belum dapat diperoleh langsung dari pihak pengelola proyek di lokasi.
Keberadaan TKA Juga Memerlukan Klarifikasi
Selain aktivitas pembangunan, awak media juga melihat sejumlah orang yang diduga merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) berada di sekitar lokasi proyek.
Temuan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut. Awak media belum dapat memastikan identitas, perusahaan pemberi kerja, jabatan, maupun kelengkapan dokumen masing-masing tenaga kerja yang terlihat di lokasi.
Karena itu, informasi mengenai keberadaan TKA tersebut tidak dimaknai sebagai adanya pelanggaran.
Konfirmasi lebih lanjut diperlukan kepada pihak perusahaan dan instansi terkait mengenai penggunaan TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Pembangunan pusat data merupakan bagian dari perkembangan infrastruktur digital dan investasi di Kota Batam. Namun, setiap pembangunan tetap perlu memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku.
Dalam kasus pembangunan gedung PT EGS, pertanyaan utama saat ini adalah mengenai status PBG dan tahapan perizinan proyek tersebut.
Apabila PBG telah diterbitkan, informasi mengenai nomor dan statusnya dapat menjadi bagian dari penjelasan resmi kepada publik.
Apabila proses perizinan masih berlangsung, penjelasan mengenai tahapan dan dasar pelaksanaan pembangunan juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Awak media menegaskan bahwa hingga berita ini diterbitkan belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa PT EGS melakukan pembangunan tanpa PBG.
TarnabakuNews.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT Equator Gate System, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, BP Batam, maupun pihak terkait lainnya.
Berita ini akan diperbarui apabila nterdapat jawaban resmi, dokumen perizinan, atau informasi lain yang dapat diverifikasi.
Reporter: Mohd Nazar
Editor: Chalid
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
