RUU POLRI MASUK RAPAT PARIPURNA DPR RI HARI INI, SELASA 9 JUNI 2026
Jakarta, Tarnabakunews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 pada Selasa, 9 Juni 2026. Salah satu agenda yang menjadi sorotan publik adalah pembahasan dan pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).
RUU Polri sebelumnya telah disetujui seluruh fraksi sebagai usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Mei 2026. Sejak saat itu, pembahasan mengenai revisi undang-undang tersebut memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi substansi perubahan yang diusulkan.
Menurut agenda yang beredar, rapat paripurna hari ini akan membahas:
- Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Tujuh Poin Perubahan yang Menjadi Sorotan
Dalam pembahasan revisi UU Polri, terdapat sejumlah usulan perubahan yang banyak mendapat perhatian publik, antara lain:
Penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri.
Perpanjangan usia pensiun bagi personel dengan keahlian khusus.
Pengaturan usia pensiun jabatan fungsional tertentu.
Ketentuan mengenai masa jabatan Kapolri.
Pengaturan penempatan anggota Polri pada lembaga atau instansi tertentu.
Mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja.
Penyempurnaan sejumlah pasal yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan.
Perubahan-perubahan tersebut menjadi bahan diskusi di ruang publik karena dinilai akan berpengaruh terhadap arah reformasi institusi kepolisian ke depan.
Sorotan Masyarakat Sipil
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap rancangan revisi tersebut. Mereka meminta agar proses legislasi dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.
Di sisi lain, DPR RI menyatakan bahwa pembahasan RUU dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku dan bertujuan menyesuaikan kebutuhan kelembagaan Polri dengan perkembangan zaman serta tantangan keamanan nasional.
Menunggu Hasil Paripurna
Hasil rapat paripurna hari ini akan menjadi penentu langkah berikutnya dalam proses legislasi RUU Polri. Apabila memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku, pembahasan akan berlanjut pada tahapan berikutnya bersama pemerintah sebelum memasuki proses pengesahan akhir menjadi undang-undang.
Perkembangan rapat paripurna DPR RI hari ini diperkirakan akan menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut salah satu regulasi penting yang berkaitan dengan kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penulis: A. Riyadi
Editor: Chalid
Redaksi: tarnabakunews.com
Moto Redaksi 5S:
Santai • Santun • Simpel • Supel • Sembodo
Tetap Dengan Sorot Mata, Berita Fakta, Bukan Rekayasa.
