L
Memuat...
Jakarta

SEMA No: 3 Tahun 2026 Perjelas Hubungan Praperadilan dan Pemeriksaan Pokok Perkara, Dr. I Made Dubagio: Hak Tersangka dan Kepastian Hukum Harus Berjalan Seimbang

SEMA No. 3 Tahun 2026 Perjelas Hubungan Praperadilan dan Pemeriksaan Pokok Perkara, Dr. I Made Subagio: Hak Tersangka dan Kepastian Hukum Harus Berjalan Seimbang

JAKARTA, TarnabakuNews.com — Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan.

SEMA yang ditetapkan pada 18 Agustus 2026 tersebut menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menghadapi kondisi ketika proses praperadilan beririsan dengan pelimpahan maupun pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri.

Kebijakan ini dinilai penting dalam praktik hukum acara pidana karena memberikan batas yang lebih jelas mengenai hubungan antara permohonan praperadilan dengan perkara pokok.

Menurut Adv. Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., penerbitan SEMA tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan administratif pelimpahan perkara, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara hak tersangka untuk memperoleh pengujian terhadap tindakan aparat penegak hukum dan kebutuhan untuk memastikan proses peradilan pidana berjalan efektif.

«“SEMA Nomor 3 Tahun 2026 harus dipahami sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan kapan pokok perkara dapat dilimpahkan dan kapan pemeriksaan pokok perkara dapat diselenggarakan apabila terdapat permohonan praperadilan.”»

Berangkat dari Ketentuan KUHAP Baru

Dr. I Made Subagio menjelaskan, salah satu dasar penting yang berkaitan dengan penerbitan SEMA tersebut adalah ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan.

“Di sinilah muncul kebutuhan terhadap pedoman yang lebih jelas. Persoalannya bukan semata-mata apakah perkara boleh dilimpahkan atau tidak, tetapi harus dibedakan antara pelimpahan perkara dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara,” jelasnya.

Menurutnya, pembedaan kedua tahapan tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami SEMA Nomor 3 Tahun 2026.

“Pelimpahan perkara tidak selalu identik dengan dimulainya pemeriksaan pokok perkara. SEMA ini memberikan batas yang lebih jelas mengenai dua tahapan tersebut,” ujarnya.

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA tersebut antara lain untuk memberikan kepastian hukum atas perbedaan praktik dalam penanganan perkara praperadilan serta mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Tiga Kondisi yang Perlu Dibedakan

Dr. I Made Subagio menilai terdapat sedikitnya tiga kondisi yang perlu dipahami masyarakat, advokat, penyidik, penuntut umum, maupun praktisi hukum.

  1. Praperadilan Diajukan Sebelum Pokok Perkara Dilimpahkan

Dalam kondisi pertama, permohonan praperadilan telah didaftarkan atau sedang diperiksa di pengadilan negeri, sedangkan perkara pokok belum dilimpahkan.

Dalam keadaan tersebut, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan ke pengadilan. Namun, pelimpahan itu tidak berarti pemeriksaan pokok perkara dapat langsung dimulai.

Pemeriksaan pokok perkara belum dapat diselenggarakan sampai terdapat putusan terhadap permohonan praperadilan.

“Ini merupakan titik penting. Negara tidak menutup pintu bagi penuntut umum untuk melakukan pelimpahan perkara, tetapi pemeriksaan pokok perkaranya harus menunggu sampai praperadilan diputus,” kata Dr. I Made Subagio.

Dengan demikian, hak tersangka untuk menguji sah atau tidaknya tindakan tertentu melalui praperadilan tetap memperoleh ruang perlindungan.

  1. Pokok Perkara Telah Dilimpahkan, Kemudian Praperadilan Diajukan

Kondisi kedua terjadi apabila pokok perkara telah terlebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan, kemudian pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan praperadilan.

Dalam kondisi tersebut, permohonan praperadilan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Artinya, persidangan perkara pidana tetap dapat berjalan.

Menurut Dr. I Made Subagio, waktu pendaftaran praperadilan dan waktu pelimpahan perkara menjadi faktor yang sangat penting.

“Jangan melihat praperadilan hanya dari ada atau tidak adanya permohonan. Yang harus dilihat adalah kapan permohonan itu didaftarkan dan kapan pokok perkara dilimpahkan. Kronologi waktunya menjadi sangat menentukan,” katanya.

  1. Praperadilan Diajukan Setelah Pokok Perkara Dilimpahkan

Dalam kondisi ketiga, apabila permohonan praperadilan diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, permohonan tersebut tetap memperoleh proses administratif dan yudisial sesuai ketentuan.

Namun, berdasarkan pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2026, kondisi tersebut tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara.

“Jadi bukan berarti permohonan tersebut diabaikan. Tetap ada prosesnya, tetapi SEMA telah memberikan konsekuensi hukum terhadap praperadilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan,” jelas Dr. I Made Subagio.

Pedoman tersebut dimaksudkan untuk mencegah permohonan praperadilan menjadi sarana yang menghambat pemeriksaan perkara pokok yang telah lebih dahulu berada di pengadilan.

Bukan Berarti Hak Tersangka Dihilangkan

Dr. I Made Subagio menegaskan, SEMA Nomor 3 Tahun 2026 tidak boleh dipahami sebagai upaya menghilangkan hak tersangka untuk mengajukan praperadilan.

Sebaliknya, SEMA tersebut memberikan batas yang lebih jelas mengenai hubungan antara mekanisme praperadilan dan pemeriksaan perkara pokok.

“Praperadilan tetap merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana untuk menguji tindakan tertentu dari aparat penegak hukum. Namun, mekanisme tersebut juga harus ditempatkan dalam kerangka proses peradilan yang efektif dan tidak digunakan untuk menghambat pemeriksaan perkara yang sudah berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan, yakni perlindungan hak tersangka atau terdakwa serta kepastian dan efektivitas proses peradilan pidana.

Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu dipahami dari penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2026.

Kronologi Perkara Menjadi Sangat Penting

Dalam praktiknya, Dr. I Made Subagio menilai advokat maupun pihak yang mengajukan praperadilan harus memberikan perhatian serius terhadap kronologi perkara.

Setidaknya terdapat sejumlah tanggal yang perlu diperiksa secara cermat, antara lain:

  1. Tanggal penetapan tersangka;
  2. Tanggal tindakan hukum yang menjadi objek praperadilan;
  3. Tanggal pendaftaran permohonan praperadilan;
  4. Tanggal pelimpahan perkara ke pengadilan;
  5. Tanggal registrasi perkara pokok;
  6. Tanggal penetapan majelis hakim; dan
  7. Tanggal dimulainya pemeriksaan pokok perkara.

“Dalam konteks SEMA Nomor 3 Tahun 2026, timeline perkara menjadi sangat penting. Jangan hanya melihat substansi permohonan, tetapi lihat juga kapan setiap proses hukum terjadi,” kata Dr. I Made Subagio.

Menurutnya, ketepatan membaca kronologi dapat menentukan konsekuensi permohonan praperadilan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan perkara pokok.

Dampak bagi Advokat

Bagi advokat, penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2026 menuntut strategi yang lebih presisi dalam menentukan waktu dan konstruksi permohonan praperadilan.

Advokat tidak cukup hanya mempersoalkan substansi tindakan penyidik atau penuntut umum. Aspek prosedural dan kronologis juga harus dianalisis secara menyeluruh.

“Strategi praperadilan harus dibangun berdasarkan dua hal, yaitu substansi objek yang diuji dan timing pengajuan permohonan. Keduanya tidak dapat dipisahkan,” ujar Dr. I Made Subagio.

Ia juga mengingatkan bahwa praperadilan tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai strategi untuk menunda proses perkara.

“Praperadilan harus ditempatkan sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Tujuan akhirnya adalah memastikan proses hukum berlangsung berdasarkan hukum, bukan sekadar memenangkan satu tahapan proses,” katanya.

Penting bagi Penyidik dan Penuntut Umum

SEMA tersebut juga memiliki implikasi bagi aparat penegak hukum.

Penyidik dan penuntut umum perlu memahami bahwa adanya permohonan praperadilan tidak secara otomatis menghentikan seluruh proses perkara.

Konsekuensinya sangat bergantung pada kapan permohonan praperadilan didaftarkan dibandingkan dengan kapan pokok perkara dilimpahkan.

Apabila praperadilan telah didaftarkan sebelum pelimpahan, perkara pokok tetap dapat dilimpahkan, tetapi pemeriksaan pokok perkara menunggu sampai praperadilan memperoleh putusan.

Sebaliknya, apabila pokok perkara telah dilimpahkan terlebih dahulu, permohonan praperadilan yang diajukan kemudian tidak menghalangi pemeriksaan perkara pokok.

Menjaga Keseimbangan Due Process dan Efektivitas Peradilan

Menurut Dr. I Made Subagio, inti persoalan yang perlu dipahami publik adalah kebutuhan menjaga keseimbangan antara due process of law dan efektivitas penegakan hukum.

“Penegakan hukum tidak boleh hanya mengejar kecepatan dengan mengabaikan hak-hak hukum tersangka. Tetapi perlindungan hak juga tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk membuat proses peradilan tidak pernah selesai,” tuturnya.

Karena itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dapat dilihat sebagai pedoman untuk menciptakan batas yang lebih terang antara proses praperadilan dan pemeriksaan perkara pokok.

Dengan adanya pedoman tersebut, pengadilan memiliki acuan yang lebih jelas dalam menghadapi perkara yang memiliki irisan antara permohonan praperadilan dan perkara pokok.

Relevansi bagi Masyarakat

Bagi masyarakat awam, substansi SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dapat disederhanakan dalam satu pemahaman utama: urutan waktu antara pengajuan praperadilan dan pelimpahan perkara pokok sangat menentukan konsekuensi hukumnya.

Jika praperadilan telah didaftarkan sebelum pokok perkara dilimpahkan, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan, tetapi pemeriksaannya menunggu putusan praperadilan.

Sebaliknya, jika pokok perkara sudah dilimpahkan terlebih dahulu dan kemudian diajukan praperadilan, permohonan tersebut tidak menghalangi pemeriksaan perkara pokok.

Dengan demikian, praperadilan tidak dapat dipahami sebagai mekanisme yang secara otomatis menghentikan seluruh proses pidana.

Penutup

Dr. I Made Subagio menilai penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2026 merupakan perkembangan penting dalam praktik hukum acara pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya KUHAP baru.

“Yang paling penting adalah jangan melihat SEMA ini hanya dari perspektif apakah praperadilan menang atau kalah. Yang lebih fundamental adalah bagaimana hukum memberikan ruang bagi pengujian tindakan aparat sekaligus memastikan proses peradilan tetap berjalan secara tertib, cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.

Pada akhirnya, SEMA Nomor 3 Tahun 2026 menegaskan pentingnya kepastian hukum, keseimbangan perlindungan hak tersangka, serta efektivitas proses peradilan pidana.

Bagi praktisi hukum, penyidik, penuntut umum, hakim, maupun masyarakat yang sedang menghadapi proses pidana, memahami ketentuan tersebut menjadi penting, terutama dalam menentukan langkah hukum dan membaca hubungan antara praperadilan dengan pemeriksaan perkara pokok.

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; SEMA Nomor 3 Tahun 2026; Antara News; Hukumonline.

Narasumber:
Adv. Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
Advokat & Konsultan Hukum

Penulis: DW Landjari
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com

Santai Santun Supel Simpel Sembodo — Tetap Dengan Sorot Mata, Berita Fakta Bukan Rekayasa.

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan