Palabuhanratu, tarnabakunews.com – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi terus menunjukkan komitmen nyatanya dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Sebagai langkah preventif dan proaktif, instansi ini menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berfokus pada penguatan edukasi hingga ke tingkat pemerintahan desa.
Kegiatan bernuansa edukatif dan penuh semangat gotong royong ini berlangsung di Aula Hotel Grand Inna Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (19/8/2026). Diikuti oleh sekitar 40 peserta, acara ini menjadi wadah konsolidasi yang solid antara aparatur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat lokal.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perangkat Desa Cikakak dan Desa Citepus, unsur Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta perwakilan warga setempat. Sinergi ini menegaskan tekad bersama dalam membangun benteng pertahanan masyarakat yang kuat dari potensi ancaman TPPO.
Edukasi Migrasi Safe dan Prosedur Resmi
Fokus utama dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menempuh jalur migrasi yang aman, legal, dan transparan. Langkah ini sangat krusial mengingat modus operandi TPPO kerap kali menyamar dalam bentuk tawaran pekerjaan menarik di luar negeri.
Perwakilan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) memaparkan materi mengenai peluang kerja luar negeri secara resmi. Warga diajak untuk senantiasa teliti dan proaktif dalam memeriksa keabsahan dokumen, reputasi perusahaan penyalur, serta kepastian status pekerjaan sebelum mengambil keputusan besar untuk bekerja di luar negeri.
Di sisi lain, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi memberikan wawasan mengenai risiko keberangkatan nonprosedural. Melalui pemaparan yang komunikatif, peserta diingatkan agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming proses serba cepat, janji gaji sangat tinggi, atau kemudahan tanpa persyaratan administratif yang jelas.
Peran Strategis Kepala Desa dan Tokoh MasyarakatSalah satu poin penting yang disoroti oleh BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah posisi strategis pemerintah desa. Kepala desa dan tokoh masyarakat dinilai sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan warga sehari-hari.
Dengan pemahaman yang komprehensif, para pemimpin lokal ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi terpercaya. Mereka berperan aktif dalam memberikan edukasi awal, mendampingi warga yang membutuhkan informasi pekerjaan luar negeri, serta mendeteksi secara dini potensi skema keberangkatan yang berisiko.
Kolaborasi dan Semangat “Imigrasi untuk Rakyat”Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan, menegaskan bahwa upaya pencegahan TPPO tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan satu pihak semata. Diperlukan kolaborasi terpadu antara lintas instansi, penegak hukum, dan elemen masyarakat.
“Pencegahan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri,” tegas Henki Irawan.
Beliau menambahkan bahwa edukasi berkelanjutan merupakan kunci utama untuk membangun kepedulian bersama. Diharapkan pengetahuan yang didapat dari sosialisasi ini tidak berhenti di ruang pertemuan saja, melainkan dapat terus disebarluaskan di lingkungan RT, RW, dan tempat tinggal masing-masing.
Melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi mempertegas komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, humanis, dan berdampak nyata bagi keselamatan serta kesejahteraan warga Sukabumi.
Penulis: Deta, Editor: Dewi Condro, Redaksi: TarnabakuNews.com, Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
