Jombang – tarnabakunews.com
Keluhan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang terus menguat dan memicu reaksi keras dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Jombang sekaligus Ketua MPC Pemuda Pancasila Jombang, H.M. Syarif Hidyatulloh atau yang akrab disapa Gus Sentot, menyatakan kekecewaan berat atas polemik penyajian menu kering selama bulan Ramadan yang dinilai tidak layak konsumsi pada Rabu (4/3/2026)
Akhir akhir ini, keluhan orang tua wali murid membanjiri media sosial hingga menjadi perbincangan hangat di Jombang. Aduan itu mencakup temuan roti berjamur, serta menu yang dianggap tidak memenuhi standar kelayakan dan gizi seperti ubi, kedelai, tahu bakso, dan pisang yang disajikan tanpa pengawasan kualitas memadai.
Sorotan mengarah pada dapur SPPG di Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Kudu, serta wilayah lain yang diduga mengalami persoalan serupa. Kondisi ini dinilai mencederai semangat awal program MBG yang digagas pemerintah pusat.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Asta Cita untuk memperkuat kualitas gizi generasi muda.
Gus Sentot menegaskan, persoalan ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan kualitas pengawasan.
“Kami sangat menyesalkan maraknya temuan ini. Program sebaik MBG tidak boleh tercoreng oleh kelalaian pengawasan dan kualitas penyediaan makanan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ungkap politikus yang juga pengasuh pondok pesantren Darul Ulum tersebut.
Ia mengimbau seluruh kepala sekolah dan wali murid agar tidak ragu melakukan kontrol ketat terhadap distribusi MBG di masing-masing sekolah. Menurutnya, jika ditemukan kejanggalan atau makanan tidak layak, sekolah berhak menolak penyaluran pada hari itu juga.
“Jika ada menu yang tidak layak, pihak sekolah harus berani menolak dan meminta dapur SPPG mengganti keesokan harinya. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kelalaian,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk turun langsung melakukan pengawasan menyeluruh terhadap standar menu, kualitas bahan, hingga proses distribusi.
“Pemda tidak boleh lepas tangan. Harus ada pengawasan rutin dan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai program nasional yang mulia ini justru menimbulkan kegaduhan di daerah,” tandasnya.
Menurutnya, keberhasilan program Asta Cita Presiden hanya akan terwujud jika implementasi di daerah dijalankan secara disiplin, transparan, dan profesional. Ia menegaskan, DPRD Jombang akan mengawal ketat persoalan ini agar MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan memberikan makanan sehat, bergizi, dan layak bagi para pelajar.
“Kami tidak ingin program yang seharusnya membawa manfaat besar justru menjadi sumber kekecewaan publik. Evaluasi total harus segera dilakukan,” pungkasnya.
Kabiro Jombang : Mif
Editor : Riyadh Hasan Mahrez
Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
