Jombang – tarnabakunews.com
Kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan pemerintah pusat mulai menjadi sorotan di tingkat daerah. Di Kabupaten Jombang, sejumlah pos anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian publik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat penghematan.
Beberapa program yang ramai diperbincangkan antara lain pengadaan sepeda motor untuk kepala desa, pengadaan baju dinas anggota DPRD, hingga adanya anggaran yang disebut sebagai program peningkatan imun tubuh di sejumlah OPD.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa anggaran peningkatan imun tersebut berkisar antara Rp200 juta hingga Rp800 juta di beberapa OPD. Besaran anggaran itu pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait urgensi serta peruntukan sebenarnya dari program tersebut. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Syarif Hidayatullah yang akrab disapa Gus Sentot, mengaku belum mengetahui secara rinci terkait penggunaan anggaran yang dimaksud.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana arahan pemerintah pusat.
“Kita juga harus mendukung program Bupati terkait efisiensi, berdasarkan petunjuk dari pusat terkait efisiensi,” tegasnya. Gus Sentot juga berharap seluruh proses penganggaran dapat berjalan secara transparan tanpa ada hal yang ditutup-tutupi kepada publik.
“Monggo dikonfirmasi ke OPD terkait, dan lebih jelasnya seperti apa silakan ke Sekretaris Daerah langsung, karena lalu lintasnya ada di sana,” ujar Gus Sentot saat ditemui awak media di Kantor DPC Partai Demokrat Jombang, Sabtu (14/3/2026).
Salah satu OPD yang disebut menerima alokasi anggaran tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, memberikan klarifikasi bahwa anggaran yang mencapai lebih dari Rp800 juta itu bukan untuk program peningkatan imun tubuh pegawai.
Menurutnya, anggaran tersebut sebenarnya dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum pegawai dalam kegiatan dinas.
“Itu bukan untuk peningkatan imun. Memang diperuntukkan untuk biaya makan minum pegawai. Satu orang hanya sekitar Rp 10 ribu per hari,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa besarnya nilai anggaran tersebut dipengaruhi oleh jumlah pegawai di Dinas PUPR yang relatif lebih banyak dibandingkan OPD lainnya.
“Itupun belum dipotong pajak. Memang dari beberapa OPD, PUPR yang paling banyak anggotanya, jadi anggaran makan minumnya juga paling besar,” pungkasnya.
Meski telah ada klarifikasi dari pihak PUPR, pembahasan mengenai anggaran peningkatan imun di sejumlah OPD masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang disebut memiliki anggaran serupa masih belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut.
Reporter : Riyadh Hasan Mahrez
Editor : Dewi Condro
Redaksi : tarnabakunews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
Share the post "Anggaran “Peningkatan Imun” OPD Jombang Disorot, DPRD Minta Transparansi Penggunaan"