
Tanjungpinang – tarnabakunews.com
Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Audiensi dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (BP Bintan) pada hari Selasa, (24/2/ 2026) di kantor BP Bintan yang berlokasi di Jalan Raya Tanjung Uban, Kecamatan Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan.
Acara tersebut diwakili oleh Wakil Ketua BP Bintan Abi Manyu dan Yulis Helen dari bidang perindag. Dalam kesempatan tersebut, Ketua HMNI Provinsi Kepri Ravi Azhar beserta rombongan menyampaikan maksud kunjungan untuk memperkenalkan organisasi HMNI kepada pihak BP Bintan.

Ia menjelaskan bahwa HMNI merupakan organisasi yang menghimpun berbagai suku bangsa di dalamnya, dengan tujuan utama untuk memperkuat persatuan di antara elemen masyarakat.
Tak hanya fokus pada kelompok nelayan, HMNI juga melibatkan berbagai pihak di luar sektor nelayan yang terkait dengan usaha hasil laut. Organisasi ini juga menegaskan komitmen untuk selalu menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara ini dalam setiap langkah dan aktivitas yang dilakukan.

Pada kesempatan yang sama, pihak HMNI juga menyampaikan pandangan terkait perbedaan perkembangan antara BP Batam dan BP Bintan. Menurut mereka, perbedaan tersebut cukup jauh, salah satunya karena BP Bintan tidak memiliki lahan sendiri, sedangkan BP Batam sudah berdiri lebih awal dan memiliki lahan yang menjadi dasar perkembangannya.
Meskipun memiliki keterbatasan lahan, BP Bintan telah melakukan berbagai upaya pembangunan, salah satunya adalah pembangunan jalan Lintas Utara. Pihak BP Bintan menyampaikan bahwa saat ini fokus utama mereka adalah menarik investor ke kawasan yang dikelolanya.
Selain menarik investor, BP Bintan juga berkomitmen untuk membantu pelaku usaha dengan mempersingkat waktu proses pengeluaran izin. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan tersebut.
Dalam penjelasannya, pihak BP Bintan juga menyampaikan bahwa kewenangannya hanya mencakup wilayah darat, sedangkan kegiatan seperti bongkar muat berada di bawah wewenang pihak terkait lainnya. Izin usaha kawasan juga diberikan sebagai identitas resmi bagi setiap usaha yang beroperasi di dalam kawasan yang dikelola BP Bintan.
Aspek keamanan, keselamatan, dan lingkungan juga menjadi perhatian utama BP Bintan dalam mengelola kawasan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar.
Saat ini, pelabuhan Kijang dan Lobam telah dimasukkan ke dalam wilayah Economic Transformation Zone (ETZ). Hal ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi perkembangan sektor kelautan dan perdagangan di Kabupaten Bintan.
Pihak BP Bintan sekali lagi menegaskan bahwa keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam melakukan perkembangan dan pembangunan bagi pelaku usaha yang beroperasi di bawah pengelolaannya. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi kecepatan perkembangan kawasan dibandingkan dengan kawasan sejenis di daerah lain.
Dalam kesempatan tersebut, pihak BP Bintan juga menyampaikan harapan terkait penyatuan semua badan pengusahaan kawasan yang ada di Kepulauan Riau di bawah kontrol Dewan Kawasan. Sayangnya, hal tersebut belum dapat direalisasikan hingga saat ini, namun diharapkan dapat terwujud di masa mendatang untuk memperkuat sinergi dan kemajuan bersama.
Dengan rasa peduli yang kuat terhadap kondisi para nelayan di Kepulauan Riau, HMNI secara rutin mengadakan audiensi di berbagai dinas pemerintah terkait dengan nelayan dan kelautan. Hal ini dilakukan mengingat kehidupan para nelayan di wilayah ini masih sangat berat, di mana mereka harus bekerja keras di laut untuk menghidupi keluarga. Hadirnya HMNI di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan bagi para nelayan serta seluruh pelaku usaha di sektor kelautan.
Reporter : 174L
Editor : Riyadh Hasan Mahrez
Redaksi : tarnabakunews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa.
