L
Memuat...
Natuna

Kemurkaan Komunitas Raja Tupai di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Natuna

Kemurkaan Komunitas Raja Tupai di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Natuna.

Natuna, TarnabakuNews.com.
Dalam dingin menyala di ruangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, menimbulkan polemik antara DPRD Natuna dengan Komunitas Raja Tupai,pada Senin (21/09/26).

Memicu memanasnya hubungan antara Legislatif bersama Komunitas Raja Tupai,keterkaitan RDP tentang perjalanan dinas Bupati Natuna ke luar negeri menimbulkan kekecewaan.

Dalam RDP tersebut,dihadiri langsung Ketua DPRD Natuna,Rusdi,Wakil Ketua II DPRD Natuna,Wan Aris Munandar serta dihadiri sejumlah Anggota Dewan lainnya di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna.

Sementara itu,pihak Komunitas Raja Tupai dihadiri langsung oleh ketua Komunitas Raja Tupai,Bung Said Roni Saputra,Pengurus,Edi Suroso dan bpak Abdul Samin.

Dalam krusial RDP yang dipimpin ketua DPRD Natuna, berujung menimbulkan kekecewaan yang mendalam akibat ketidakhadiran pihak Eksekutif,baik Bupati maupun perwakilan resmi pemerintah daerah di Kabupaten Natuna.

Dari ketidakhadiran unsur pimpinan daerah di forum terhormat pada senin,pukul:09.30 wib s/d selesai diruang rapat paripurna DPRD Natuna,mendapat reaksi keras antara Legislatif,Eksekutif pasal gagal memberikan kejelasan mutlak terkait dokumen resmi tentang keberangkatan Bupati ke luar negeri.

Selesai RDP, Komunitas Raja Tupai melakukan panggilan via WhatsApp kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Kabag Tapem),Izhar.Dalam percakapan tersebut, terungkap bahwa pihak Pemkab Natuna sendiri tidak dapat memberikan penjelasan kepastian atas izin tertulis dari Kementerian soal keberangkatan Bupati Natuna ke luar negeri.

Mendengar, menanggapi ketidakpastian Birokrasi itu,dari Komunitas Raja Tupai, Bung Said Roni Saputra melontarkan pernyataan tegas dan ultimatum yang keras.

Ia meyakini bahwa berangkatnya Bupati Natuna ke luar negeri tidak mengantongi izin resmi dan cacat prosedur dan ilegal secara administrasi negara,”ujar bung Said Roni.

Kecurigaan itu semakin kuat,lantaran pihak instansi pemerintah daerah Kabupaten Natuna tidak mampu menundukkan dokumen legalitas atau jawaban pasti secara tertulis dari Komunitas Raja Tupai menilai tindakan kepala mengabadikan prinsip kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Langkah tegas yang diambil oleh Komunitas Raja Tupai selanjutnya,akan melayangkan laporan resmi secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Penyampaian tersebut,Komunitas Raja Tupai mendesak Mendagri investigasi lebih mendalam serta sanksi tegas isu adanya pelarangan aturan.

Reporter: Mohd Nazar
Editor: Chalid
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa.

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan