L
Memuat...
Natuna

Komunitas Raja Tupai Resmi Sampaikan Aduan DPRD Natuna Ke Ombudsman Kepri

Komunitas Raja Tupai Resmi Sampaikan Aduan DPRD Natuna ke Ombudsman Kepri

NATUNA, TarnabakuNews.com — Komunitas Raja Tupai resmi menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) terkait dugaan tidak adanya pelayanan atau tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Natuna atas permohonan audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diajukan komunitas tersebut.

Ketua Komunitas Raja Tupai, Said Roni Saputra, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada DPRD Natuna pada 5 Agustus 2026.

Karena belum memperoleh kepastian tindak lanjut, Komunitas Raja Tupai kembali mengirimkan surat pada 28 Agustus 2026 yang berisi permohonan tindak lanjut atas pengajuan sebelumnya.

Namun, hingga 4 September 2026, menurut Said Roni, pihaknya belum menerima jawaban maupun kepastian jadwal audiensi dari DPRD Natuna.

Atas kondisi tersebut, Komunitas Raja Tupai menilai persoalan tersebut perlu mendapat pemeriksaan dari lembaga pengawas pelayanan publik untuk memastikan apakah terdapat unsur maladministrasi dalam proses pelayanan terhadap permohonan masyarakat.

Pengaduan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 003/RAJA-TUPAI/IX/2026, yang ditandatangani Ketua Komunitas Raja Tupai, Said Roni Saputra, pada 7 September 2026.

Laporan tersebut kemudian secara resmi diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepri pada 9 September 2026 di Batam.

Dalam tanda terima pengaduan, tercatat nama pelapor Said Roni Saputra, dengan perihal laporan “Dugaan Tidak Mendapatkan Pelayanan Dari DPRD Natuna terkait Permohonan RDP.”

“Pihak kami telah berupaya meminta ruang audiensi dengan DPRD Natuna untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta kepastian atas permohonan yang telah disampaikan,” ujar Said Roni, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, langkah pengaduan ke Ombudsman ditempuh sebagai upaya memperoleh kepastian dan memastikan proses pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

Komunitas Raja Tupai berharap Ombudsman Kepri dapat menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku, termasuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya dugaan maladministrasi.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan dari pihak DPRD Natuna mengenai alasan belum adanya jawaban maupun penjadwalan audiensi sebagaimana yang disampaikan oleh Komunitas Raja Tupai.

Reporter: Mohd Nazar
Editor: Dewi Condro
Redaksi:
TarnabakuNews.com — Santai Santun Supel Simpel Sembodo, Tetap Dengan Sorot Mata Berita, Fakta Bukan Rekayasa.

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan