KPBI dan F-SPPI Desak DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan Perfilman, Akhiri Kekosongan Perlindungan Hukum Pekerja Film
JAKARTA, TarnabakuNews.com – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (F-SPPI) secara resmi menyerahkan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang mengatur secara khusus pekerja perfilman kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Penyerahan naskah yang dipimpin langsung Ketua KPBI sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menjadi langkah strategis untuk mengakhiri praktik eksploitasi serta kekosongan perlindungan hukum yang selama puluhan tahun dialami pekerja industri perfilman dan ekonomi kreatif di Indonesia.
Usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari norma hukum baru yang akan menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan ditargetkan disahkan pada Oktober 2026.
Menurut KPBI, langkah tersebut merupakan upaya mendorong negara menjalankan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja.
Selama ini, pekerja perfilman, baik yang berada di depan layar maupun di belakang layar, dinilai masih bekerja dalam wilayah hukum yang belum memberikan kepastian status ketenagakerjaan. Mereka kerap diposisikan sebagai pekerja lepas (freelancer) atau mitra independen sehingga kehilangan berbagai hak normatif, mulai dari kepastian jam kerja, perlindungan keselamatan, hingga jaminan sosial.

Melalui Draf Pengaturan Pekerja Seni, Kreatif, dan Budaya yang memuat Draf Pekerja Perfilman Indonesia, F-SPPI bersama KPBI mengusulkan pengaturan khusus bagi pekerja perfilman. Usulan tersebut disebut sebagai langkah pertama dalam sejarah pembentukan regulasi ketenagakerjaan yang secara khusus mengakomodasi pekerja sektor perfilman dan industri kreatif.
«”Selama berdekade-dekade, pekerja film dan industri kreatif dijadikan ‘sapi perah’ pertumbuhan ekonomi tanpa pernah diberikan benteng perlindungan hukum yang jelas oleh negara. Pengajuan draf ini bukan sekadar formalitas, tetapi desakan agar negara menegakkan amanat Pasal 28D UUD 1945. Pekerja film berhak atas jam kerja manusiawi, keselamatan kerja, upah layak, dan jaminan sosial,” tegas Presiden KSPSI sekaligus Ketua KPBI, Andi Gani Nena Wea.»
Dalam aspek substansi, draf tersebut mengatur kepastian hubungan kerja antara rumah produksi dengan pekerja film melalui perjanjian kerja yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, diusulkan pula penerapan standar jam kerja yang sehat guna mengakhiri praktik lembur berlebihan yang dinilai bertentangan dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Draf juga mewajibkan seluruh pekerja film didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), tanpa membedakan bentuk maupun durasi kontrak kerja.
Tak hanya itu, usulan tersebut memberikan perhatian pada perlindungan hak ekonomi pekerja kreatif melalui pengaturan hak cipta, royalti, serta royalti lanjutan atas pemanfaatan karya film di berbagai platform komersial, selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Salah satu poin penting lainnya adalah pengaturan penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) di industri perfilman. Draf mengusulkan larangan penggunaan AI untuk menggantikan wajah, suara, gaya artistik, maupun karya kreatif pekerja film tanpa persetujuan tertulis, perjanjian lisensi, dan pemberian kompensasi yang layak.
Selain melindungi pekerja kreatif, rancangan tersebut juga memuat perlindungan terhadap pekerja perempuan dan pekerja anak melalui pengaturan pencegahan diskriminasi, penanganan kekerasan seksual di lokasi kerja, serta pembatasan jam kerja bagi aktor anak agar hak pendidikan dan tumbuh kembang tetap terjamin.
Di bidang hubungan industrial, F-SPPI mengusulkan penguatan hak berserikat sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sekaligus menghadirkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja yang cepat, adil, dan terjangkau untuk mencegah PHK sepihak maupun praktik blacklisting terhadap pekerja film.
«”Kehadiran Draf Pekerja Perfilman dalam RUU Ketenagakerjaan merupakan tamparan bagi realitas industri perfilman yang tampak megah di luar, tetapi rapuh dalam perlindungan pekerjanya. Untuk pertama kalinya kami menuntut agar hak cipta, royalti, pembatasan AI, dan standar K3 diakui sebagai bagian dari hak ketenagakerjaan. Jika diabaikan, negara sama saja melegalkan praktik perbudakan modern di industri kreatif,” ujar perwakilan tim hukum F-SPPI.»

KPBI dan F-SPPI juga menilai usulan tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya Pasal 56 dan Pasal 57 yang mengharuskan pemerintah memberikan pembinaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perfilman.
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih berkeadilan pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai regulasi ketenagakerjaan.
KPBI bersama F-SPPI menegaskan akan terus mengawal pembahasan RUU tersebut hingga seluruh ketentuan mengenai perlindungan pekerja film, seni, dan budaya dapat diundangkan sebagai hukum positif di Indonesia.
Penulis: DW Landjari
Editor: Chalid
Redaksi: tarnabakunews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
