MUKTAMAR KE-35 NU TETAPKAN SISTEM AHWA UNTUK PILIH RAIS AAM; RANGKAP JABATAN POLITIK DILARANG
JOMBANG, TarnabakuNews.com — Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (29/8/2026) secara resmi menyepakati penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) sebagai jalan penentuan Rais Aam PBNU periode 2026–2031. Keputusan diambil secara mufakat tanpa pemungutan suara, mencerminkan semangat musyawarah khas NU .
Apa Itu AHWA?
AHWA adalah forum musyawarah yang beranggotakan 9 ulama sepuh terpilih, yang bertugas bermusyawarah untuk menetapkan Rais Aam — pimpinan tertinggi di bidang keulamaan NU. Sistem ini pertama kali diberlakukan pada Muktamar ke-35 di Jombang, 2015, dan kini dipertahankan .
Alur prosesnya:
1. PCNU & PWNU mengusulkan nama-nama kiai
2. 9 nama dengan dukungan terbanyak ditetapkan sebagai anggota AHWA
3. AHWA bermusyawarah secara tertutup untuk menentukan Rais Aam
4. Hasil disahkan dalam sidang pleno Muktamar
Larangan Rangkap Jabatan Politik
Selain menetapkan AHWA, Muktamar juga menyepakati aturan tegas: Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dilarang merangkap jabatan politik — termasuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota legislatif, Gubernur, maupun Bupati/Walikota — selama masih menjabat.
PERNYATAAN RESMI
Keterangan Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh:
“Alhamdulillah, sidang Komisi Organisasi telah menyepakati secara aklamasi bahwa mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) tetap digunakan dalam penentuan Rais Aam PBNU periode berikutnya. Keputusan ini diambil melalui musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara, mencerminkan semangat kebersamaan dan keharmonisan di tubuh organisasi.”
“Tahap selanjutnya adalah proses tabulasi usulan nama dari seluruh jajaran NU, kemudian AHWA akan menjalankan tugasnya untuk memilih Rais Aam terpilih sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hasil akhir akan disahkan dalam sidang pleno Muktamar.”
“Selain itu, kami juga telah menyepakati larangan rangkap jabatan politik bagi Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU. Hal ini untuk menjaga kemandirian dan kesucian organisasi dari kepentingan politik praktis.”
— Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh
Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU
Sabtu, 29 Agustus 2026
Makna & Tujuan
- Menjaga kesucian organisasi dari praktik politik yang dapat memicu friksi
- Kepemimpinan lahir dari musyawarah ulama, bukan kontestasi pemilihan biasa
- Memisahkan ranah keulamaan dan kekuasaan politik sebagaimana khittah NU
Tagar: #MuktamarNU35 #AHWA #RaisAam #PBNU #NahdlatulUlama #Jombang #BeritaTerkini
Penulis: Sholich
Editor: Dewi Condro
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
