L
Memuat...
Kota Tuai

Pemberhentian PJ Tinua Kaimer Cacat Prosedural Advokat Ikhbal Sermaf Angkat Bicara

Pemberhentian Pj Tinua Kaimer Cacat Prosedural Advokat Ikhbal Sermaf Angkat Bicara

KOTA TUAI, TarnabakuNews.com-Wali Kota Tual tidak boleh mengganti Kepala Desa (Ohoi) atau Penjabat Kepala Ohoi secara sepihak, karena setiap pergantian harus tunduk pada aturan hukum yang ketat dan tidak berdasarkan selera personal pejabat.

Tindakan mengganti perangkat atau kepala desa tanpa dasar administratif yang sah masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang.

Di Kota Tual, dinamika ini diatur secara khusus dalam Perda Kota Tual Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ohoi serta regulasi nasional.

Batasan Hukum Wali Kota dalam Pergantian Jabatan DesaHarus Ada Alasan Yuridis yang Sah: Kepala Ohoi definitif maupun Penjabat (Pj) Kepala Ohoi hanya bisa diberhentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, atau diberhentikan karena melanggar larangan jabatan (seperti tersangkut tindak pidana korupsi, narkoba, atau tidak melaksanakan tugas).Wajib Melalui Prosedur Administratif Resmi: Proses pencopotan dan pengangkatan pejabat baru harus disertai Surat Keputusan (SK) tertulis dari Walikota/Dinas PMD.

Pencopotan tanpa adanya surat pemberitahuan resmi atau pemanggilan klarifikasi terlebih dahulu kepada pejabat lama dinilai cacat prosedur.

Keterlibatan Hukum Adat dan Riin Faam: Untuk kasus Kota Tual, pengangkatan Penjabat Kepala Ohoi (jika kepala ohoi definitif berhenti) harus memerhatikan unsur keturunan atau Riin Faam yang berhak berdasarkan garis adat setempat, bukan asal tunjuk.Contoh Kasus Riil di Kota TualSebagai gambaran, pada awal tahun 2026, sempat terjadi polemik di Desa Yapas, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual.

Mantan penjabat desa memprotes Dinas PMD Kota Tual karena jabatannya diganti tanpa adanya surat pemberitahuan ataupun koordinasi resmi sebelumnya.

Proses penyerahan SK baru dilakukan secara tertutup di ruang Dinas PMD tanpa kehadiran perwakilan masyarakat adat setempat, yang memicu sorotan dari pengamat hukum karena dianggap melanggar asas transparansi.Dampak dan Langkah Hukum Jika Terjadi Penggantian SepihakJika Wali Kota atau Dinas PMD melakukan pergantian yang tidak sesuai prosedur, tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (detournement de pouvoir).

Pihak yang dirugikan (Kepala Ohoi/Penjabat lama atau masyarakat adat yang haknya terabaikan) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan SK pengangkatan pejabat baru tersebut.

Untuk membantu Anda melihat peluang hukumnya, boleh saya tahu:Apakah kasus pergantian sepihak ini terjadi pada Kepala Ohoi definitif atau Penjabat (Pj) Ohoi sementara?Apakah sebelumnya ada konflik internal, teguran tertulis, atau pemeriksaan dari Inspektorat Kota Tual terhadap pejabat lama,

Penulis: FA.Alvin
Editor: Chalid
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan