
Jakarta – tarnabakunews.com
Pemerintah bersama BPJS Kesehatan menegaskan komitmen mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) melalui Diskusi Publik bertema “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” yang digelar di Jakarta, Jumat (12/12).
Forum ini menjadi ruang evaluasi dan penguatan kebijakan setelah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berhasil menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, capaian tertinggi sejak program tersebut dijalankan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa JKN merupakan ambisi besar negara untuk menjamin keadilan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga. Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan, terutama akibat inflasi alat kesehatan serta meningkatnya kasus penyakit katastropik. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai UHC sebagai investasi jangka panjang bangsa dengan pekerjaan rumah berupa peningkatan keaktifan peserta, pemerataan layanan di wilayah terpencil, serta penguatan literasi kesehatan keluarga.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menekankan pentingnya penguatan pendekatan promotif dan preventif untuk menekan beban biaya kesehatan jangka panjang. Ia menjelaskan pembagian peran, di mana Kementerian Kesehatan berfokus pada regulasi dan upaya kesehatan masyarakat, sementara BPJS Kesehatan bertanggung jawab pada pembiayaan layanan kuratif. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menambahkan bahwa berbagai inovasi terus dikembangkan, mulai dari BPJS Keliling, layanan digital melalui Mobile JKN dan PANDAWA, hingga Care Center 165, serta perluasan kerja sama dengan fasilitas kesehatan bergerak di daerah terpencil.
Pakar ekonomi kesehatan Hasbullah Thabrany menegaskan bahwa UHC merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945. Senada, mantan Ketua Panitia Khusus UU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menyebut JKN sebagai wujud peradaban gotong royong modern, di mana peserta sehat membantu peserta yang membutuhkan layanan. Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan pentingnya seluruh kementerian dan lembaga menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 guna memastikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kabiro Jombang: Mif
Editor : Dewi Condro.
Redaksi : tarnabakunews.com.
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap dengan Sorot Mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
