UNRAS Hari Ini, Buruh Dorong Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
JAKARTA, TarnabakuNews.com – Aksi unjuk rasa (UNRAS) yang digelar elemen buruh pada Kamis (24/9/2026) kembali menyuarakan tuntutan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah Presiden Buruh Andi Gani Nena Wea, SH, MH, turut mengusung aspirasi mengenai percepatan pembahasan dan pengesahan regulasi ketenagakerjaan tersebut.
Dalam aksi tersebut, turut bergabung Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI). Ketua Umum FSPPI, DR. Rizal Djibran, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap pekerja juga perlu mencakup pekerja di sektor perfilman, seni, dan ekonomi kreatif.
Rizal menyoroti ketentuan yang disebut dalam Pasal 95B ayat (1) huruf L mengenai pekerja rentan.
Menurutnya, ketentuan dan perlindungan terhadap pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat berlaku pula bagi pekerja yang bekerja di sektor usaha perfilman, seni, dan ekonomi kreatif.

“Harapannya, ke depan ekosistem ketenagakerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, termasuk memberikan perlindungan kepada pekerja di sektor perfilman, seni, dan ekonomi kreatif,” ujar Rizal saat ditemui awak media di sela-sela aksi unjuk rasa.
Ia berharap pembahasan regulasi tersebut dapat segera dituntaskan dan disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah, sehingga memberikan kepastian serta perlindungan bagi pekerja.

Rizal juga mengaitkan aspirasi tersebut dengan amanat Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pemerintah Targetkan Pengesahan Oktober 2026
Pada hari yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah bersama DPR RI menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disahkan menjadi Undang-Undang pada Oktober 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Afriansyah, pemerintah saat ini melakukan percepatan perumusan regulasi melalui pembahasan intensif bersama DPR RI serta sinergi lintas sektor yang melibatkan tujuh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian.
Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan kepastian hukum yang seimbang antara kebutuhan investasi dan jaminan kesejahteraan pekerja.
“Kami menyatukan konsep agar undang-undang ini bisa lahir berimbang. Investasi terjaga dengan baik, tentunya juga diimbangi dengan perhatian kesejahteraan pekerja,” tegas Afriansyah di hadapan 231 perwakilan koordinator wilayah KSBSI.

Wamenaker mengatakan penyelarasan regulasi tersebut sejalan dengan jargon Kementerian Ketenagakerjaan, yakni “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya.”
Pemerintah Buka Ruang Dialog soal Outsourcing
Terkait sejumlah isu yang masih menjadi perdebatan, termasuk mengenai regulasi alih daya (outsourcing), pemerintah menyatakan terus membuka ruang dialog dengan serikat pekerja untuk memperoleh masukan konstruktif.
Selain mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ketenagakerjaan nasional.
Saat ini, ekosistem tersebut disebut mencakup sekitar 13.330 serikat pekerja, 134 federasi, dan 23 konfederasi.
Pemerintah berharap keberadaan tokoh dan perwakilan buruh dalam berbagai forum pemerintahan dapat memperkuat saluran komunikasi antara pekerja dan pemerintah. Aspirasi pekerja diharapkan dapat disampaikan secara efektif, baik secara langsung maupun melalui forum mediasi bipartit dan tripartit.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui dialog sekaligus meminimalkan terjadinya aksi unjuk rasa di jalan.
Sumber: Tim Riset dan Media FSPPI Jakarta
Penulis: DW Landjari
Editor: Chalid
Redaksi: TarnabakuNews.com
Santai Santun Supel Simpel Sembodo Tetap Dengan Sorot mata Berita Fakta Bukan Rekayasa
