L
Memuat...
Mataram

Bebaskan Tunggakan Pajak Kendaraan Lama, Pemprov NTB Terbitkan Pergub Nomor 6 Tahun 2026

BEBASKAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN LAMA, PEMPROV NTB TERBITKAN PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2026

MATARAM, tarnabakunews.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur pemberian keringanan dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Program ini berlaku mulai pertengahan Juni 2026 hingga 30 September 2026.

Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan administrasi kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan.

Berdasarkan ketentuan yang diumumkan Pemerintah Provinsi NTB, pembebasan meliputi penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, tunggakan pajak kendaraan yang telah memenuhi ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pergub juga mendapatkan keringanan sesuai aturan yang berlaku.

Program ini berlaku bagi kendaraan yang terdaftar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, dan Kota Bima.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat mendatangi kantor Samsat induk maupun layanan Samsat lainnya dengan membawa dokumen kendaraan yang dipersyaratkan, seperti STNK, KTP pemilik, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan pelayanan.

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebelum masa program berakhir pada 30 September 2026 guna menghindari penumpukan antrean pada akhir periode pelayanan.

Syarat dan Ketentuan Singkat:

  • Berlaku sesuai ketentuan Pergub NTB Nomor 6 Tahun 2026.
  • Pembebasan mencakup sanksi administrasi atau denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor.
  • Berlaku bagi kendaraan roda dua maupun roda empat yang terdaftar di wilayah NTB.
  • Pengurusan dapat dilakukan melalui kantor Samsat sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat disarankan untuk memperoleh informasi teknis terbaru langsung dari kantor Samsat atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB agar proses pelayanan berjalan lancar dan sesuai ketentuan resmi.

Penulis: N. Parhiani
Editor: Chalid
Redaksi: tarnabakunews.com

Santai • Santun • Simpel • Supel • Sembodo
Tetap Dengan Sorot Mata, Berita Fakta, Bukan Rekayasa.

BAGIKAN BERITA INI:

Tulis Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar yang memenuhi syarat akan segera ditampilkan.

Berita Jangan Sampai Terlewatkan